Metadata Indikator
Cari Indikator
Menampilkan 371-380 dari 1633 hasil
Indeks Indikator Mendatang (IIM) ITK
Indeks komposit yang terdiri dari 2 indeks variabel pembentuk, yaitu pendapatan seluruh anggota keluarga pada periode 3 bulan yang akan datang dan rencana pembelian barang-barang tahan lama untuk periode 3 bulan yang akan datang (televisi, CD/VCD player/compo, lemari es, mesin cuci, oven listrik, AC, komputer, meubel/lemari/meja kursi, tempat tidur, sepeda motor). IIM merupakan indikator yang dapat mengidentifikasi rencana rumah tangga untuk membeli barang-barang tahan lama pada periode tiga bulan mendatang.
Indeks komposit yang terdiri dari 2 indeks variabel pembentuk, yaitu pendapatan seluruh anggota keluarga pada periode 3 bulan yang akan datang dan rencana pembelian barang-barang tahan lama untuk periode 3 bulan yang akan datang (televisi, CD/VCD player/compo, lemari es, mesin cuci, oven listrik, AC, komputer, meubel/lemari/meja kursi, tempat tidur, sepeda motor). IIM merupakan indikator yang dapat mengidentifikasi rencana rumah tangga untuk membeli barang-barang tahan lama pada periode tiga bulan mendatang.
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksitransaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis. 2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifikansi dari indikator ini adalah jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik dan perilaku hakim. 3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaran pemilu. Signifikansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang professional, mandiri, imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis. 4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifikansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokoratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan. 5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifikansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan. 6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signfikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat. 7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signfikansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional terhadap korupsi dan transaksitransaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis. 2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifikansi dari indikator ini adalah jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik dan perilaku hakim. 3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaran pemilu. Signifikansi dari indikator ini merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang professional, mandiri, imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis. 4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifikansi dari indikator ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokoratis yang ada di masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan. 5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. Signifikansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta meminta pertanggung jawaban perusahaan. 6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Signfikansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat. 7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signfikansi dari indikator ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif.
Indeks Kebahagiaan/Kepuasan Hidup
Tingkat kebahagiaan/kepuasan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100
Tingkat kebahagiaan/kepuasan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100
Indeks Kebahagiaan/Kepuasan Hidup
Tingkat kebahagiaan/kepuasan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100.
Tingkat kebahagiaan/kepuasan hidup penduduk Indonesia dalam skala 0-100.
Indeks Kebebasan
Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. 2. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat. 3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. 4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. 5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. 6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. 7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. 2. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat. 3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. 4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. 5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. 6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. 7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Indeks Kedalaman Harga Gabah di Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Ukuran rata-rata kesenjangan antara harga hasil observasi dengan HPP.
Ukuran rata-rata kesenjangan antara harga hasil observasi dengan HPP.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1)
Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan
Perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan
Pergi ke halaman:
