Prosedur Rekomendasi

Pendahuluan

Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tujuan pelaporan kegiatan statistik adalah untuk melengkapi Sistem Statistik Nasional (SSN), agar dalam mengadakan kegiatan statistik tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. Metadatabase kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat kegiatan statistik dasar (kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS) tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Instansi Pemerintah yang wajib mengikuti Rekomendasi

Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi dari BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Proses ini juga berlaku bagi survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan survei tersebut:

  • Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
  • Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
  • Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

Survei yang Dilakukan Oleh Konsultan Independen di Luar Instansi Pemerintah

Jika sebuah perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh suatu instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu survei atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan, maka survei yang dilaksanakannya tetap harus mengikuti rekomendasi dari BPS. Informasi yang harus diberikan ke BPS sama seperti jika instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan survei sendiri.

Jika survei yang dilakukan merupakan inisiatif dari perusahaan konsultan tersebut sebagai bagian dari pelayanan mereka, akan tetapi diawasi dan didanai oleh instansi pemerintah maka survei tersebut juga harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

Jika survei yang diselenggarakan dananya merupakan patungan antara perusahaan konsultan dan instansi pemerintah maka yang bertanggung jawab melaporkan dan meminta rekomendasi BPS adalah instansi pemerintah yang mendanai sebagian survei tersebut.

Metadata kegiatan statistik sektoral/khusus yang tersedia merupakan hasil penghimpunan tahun 2016. Metadata sebelumnya dapat diakses melalui SIRuSa 2014.
Copyright © 2017 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.