Metadata Indikator
Cari Indikator
Menampilkan 381-390 dari 1633 hasil
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Perbandingan harga kostruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan.
Perbandingan harga kostruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Perbandingan harga kostruksi setiap Kabupaten/Kota terhadap Kota acuan
Perbandingan harga kostruksi setiap Kabupaten/Kota terhadap Kota acuan
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
Indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah.
Indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah.
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (deprivation) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu.
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (deprivation) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu.
indeks kepadatan penduduk
Indeks Kepadatan Penduduk adalah suatu Indeks yang menyatakan kualitas lingkungan suatu berdasarkan kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk menjadi salah satu penentu kualitas lingkungan karena tingginya aktivitas sosial-ekonomi penduduk ibukota provinsi akan menekan lingkungan hidup, baik lingkungan lahan/tanah, air maupun udara. Semakin padat penduduk maka tekanan terhadap lingkungan akan semakin besar yang akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan
Indeks Kepadatan Penduduk adalah suatu Indeks yang menyatakan kualitas lingkungan suatu berdasarkan kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk menjadi salah satu penentu kualitas lingkungan karena tingginya aktivitas sosial-ekonomi penduduk ibukota provinsi akan menekan lingkungan hidup, baik lingkungan lahan/tanah, air maupun udara. Semakin padat penduduk maka tekanan terhadap lingkungan akan semakin besar yang akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan
Indeks Keparahan Harga Gabah di Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Gambaran distribusi harga hasil observasi yang berada di bawah HPP.
Gambaran distribusi harga hasil observasi yang berada di bawah HPP.
Indeks Keparahan Harga Gabah di Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Gambaran distribusi harga hasil observasi yang berada di bawah HPP
Gambaran distribusi harga hasil observasi yang berada di bawah HPP
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2)
Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks Kesetaraan
Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifikansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan. 2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/ opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik. 3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok. 4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi. 5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khsusunya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/ atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujud dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan. 6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT. 7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.
Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok pihak tertentu. Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifikansi dari indikator ini merupakan bagian dari perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara memadai diwujudkan. 2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/ opini mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan politik. 3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok. 4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi. 5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khsusunya di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat pembangunan yang rendah dan/ atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujud dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan. 6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar untuk membantu pembangunan demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses pada IT. 7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender.
Indeks Kesulitan Geografis (IKG)
Merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa untuk menuju ke sarana/prasarana infrastruktu dasar
Merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa untuk menuju ke sarana/prasarana infrastruktu dasar
Pergi ke halaman:
