Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM.17, Soreang, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diskopukm.bdgkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	AGUS ISMAIL DANUNINGRAT, ST., MM
Jabatan:	SEKRETARIS DINAS
Alamat:	Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km.17
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diskopukm@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan capaian kinerja yang terukur, transparan, serta akuntabel. Salah satu instrumen utama dalam proses tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan hasil strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bandung, sebagai instansi yang berperan dalam pemberdayaan koperasi dan pelaku UKM, memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya melalui pencapaian IKU. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dalam mengelola data capaian kinerja secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kompilasi data realisasi IKU ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan menyajikan data capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Proses ini tidak hanya menjadi dasar dalam evaluasi kinerja instansi, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis, peningkatan akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan terhadap program-program pemberdayaan koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung. Melalui kegiatan ini, diharapkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dapat memperkuat sistem pelaporan kinerja, meningkatkan kualitas data, serta mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kinerja yang profesional, efektif, dan efisien.

Tujuan Kegiatan
1. Menghimpun data capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. 2.Meningkatkan kualitas dan akurasi data kinerja melalui proses verifikasi dan validasi yang sistematis dan terstandar. 3. Menyediakan data kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk Bupati dan instansi pengawas kinerja pemerintah. 4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan dengan berbasis pada data dan fakta capaian kinerja yang objektif. 5. Mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Koperasi Patuh

   - Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas....
2. Koperasi Sehat

   - Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Koperasi Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 80 - 100 dalam pemeriksaan kesehatan. Koperasi Cukup Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 60 s.d. kurang dari....
3. Koperasi Aktif

   Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi, Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
4. Jumlah Wirausaha Baru yang tumbuh

   Setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
5. Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya

   Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Laju Pertumbuhan Usaha Mikro

   Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7. Kepuasan Masyarakat

   [K00871] Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang mencakup berbagai dimensi sebagai berikut a) persyaratan; b) sistem, mekanisme, dan prosedur; c) waktu penyelesaian; d)biaya/tarif; e) produk spesifikasi....
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   [K02020] Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Aset dalam Kondisi Baik

   [K00159] a. Harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. b. Seluruh....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Koperasi Sehat

   - Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Koperasi Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 80 - 100 dalam pemeriksaan kesehatan. Koperasi Cukup Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 60 s.d. kurang dari....
2. Persentase usaha mikro yang meningkat kualitasnya

   Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Persentase Koperasi Aktif

   Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi, Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
4. Persentase Koperasi Patuh

   - Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas....
5. Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang tumbuh

   Setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
6. Laju Pertumbuhan Usaha Mikro

   Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7. Persentase Aset dalam Kondisi Baik

   [K00159] a. Harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. b. Seluruh....
8. Indeks Kepuasan Masyarakat

   [K00871] Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang mencakup berbagai dimensi sebagai berikut a) persyaratan; b) sistem, mekanisme, dan prosedur; c) waktu penyelesaian; d)biaya/tarif; e) produk spesifikasi....
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   [K02020] Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.