Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#102754

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Prioritas Pengelolaan dan Realisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan

Tahun Kegiatan

2025

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Grobogan

Alamat Lengkap

Jl S Parman no 38

Telepon

0292-425015

Faksimile

0292-425133

Email

admin@bppkad.grobogan.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset DaerahS

Nama PJ Teknis

Suwarni, S.E

Jabatan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Alamat

Jl. S. Parman No.23 Purwodadi

Telepon

0292425015

Faksimile

-

Email

admin@bppkad.grobogan.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Grobogan. Alokasi APBD yang tepat sasaran memerlukan pengawasan dan pencatatan yang presisi, mulai dari tahap perencanaan pendapatan, penganggaran belanja, hingga tahap pelaporan realisasi keuangan di setiap Perangkat Daerah.
Namun, pengintegrasian dan penyelarasan data realisasi keuangan dari berbagai unit kerja sering kali menghadapi kendala keterlibatan berbagai instrumen pelaporan yang terpisah. Tanpa adanya konsolidasi data keuangan sektoral yang terstruktur dan terstandar, proses monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyerapan anggaran serta analisis efisiensi program pembangunan daerah menjadi kurang optimal.
Oleh karena itu, kegiatan Kompilasi Data Pengelolaan dan Realisasi Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan dilaksanakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data pendapatan serta belanja daerah secara rinci dan berkala. Data kompilasi ini sangat vital sebagai basis data sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), peningkatan akuntabilitas fiskal, serta pemenuhan standar tata kelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Tujuan Kegiatan

1. Menginventarisasi dan Mengonsolidasi Data Keuangan Daerah 2. Mengevaluasi Efisiensi dan Kinerja Penyerapan Anggaran 3. Menyediakan Basis Data Pelaporan Fiskal dan Kebijakan Anggaran

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024

Desain

1 November 2024 - 31 Desember 2026

Pengumpulan Data

1 Januari 2025 - 31 Desember 2025

Pengolahan Data

1 Januari 2026 - 15 Januari 2026

Analisis

16 Januari 2026 - 31 Maret 2026

Diseminasi

1 Mei 2026 - 31 Juli 2026

Evaluasi

30 Juni 2026 - 31 Juli 2026

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 13 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	-	Sub-kegiatan atau program kerja yang dijalankan oleh instansi berwenang (seperti BPPKAD atau Kementerian Dalam Negeri) untuk membantu, membina, dan mengawal pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dan regulasi terkait pertanggungjawaban anggaran secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.	Tahunan
Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial	-	Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor perlindungan sosial.	Tahunan
Produk Domestik Regional Bruto	-	Jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar	Tahunan
Jenis Aset	Aset	Macam hal/barang yang memiliki nilai tukar, sebagai modal atau kekayaan.	Tahunan
Pendapatan Daerah	-	Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	Tahunan
Iuran Dana Pesiun	Besaran iuran program pensiun untuk pegawai pemerintah daerah (Aparatur Sipil Negara/PNS Pemda) ditetapkan sebesar 4,75% dari penghasilan sebulan yang meliputi gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.	Iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut 2019, No. 1486 Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.	Tahunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Menunjukkan besaran nilai anggaran dan realisasi.	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.	Tahunan
Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)	Tahunan
Pengeluaran untuk Pendidikan	-	Jumlah dana atau alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan	Tahunan
Belanja Daerah	-	Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.	Tahunan
Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	-	Tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Tahunan
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit usaha. Pada sisi penggunaan berarti bahwa institusi tersebut melakukan penambahan/pengurangan aset tetapnya. ( System of National Accounts (SNA))	Tahunan
Pengeluaran untuk Kesehatan	-	Jumlah dana atau alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan	Tahunan