Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen APBD dan Laporan Keuangan

Tingkat keberhasilan daerah dalam menetapkan Perda APBD, proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi keuangan sesuai dengan SOP.

Ketepatan Waktu Dokumen APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dan UU No. 23 Tahun 2014, dokumen penganggaran daerah wajib diserahkan dengan lini masa berikut agar dinilai tepat waktu (100%) :
- Penyampaian Dokumen APBD ke Kemenkeu/Kemendagri: Setelah ditetapkan, dokumen APBD (dalam bentuk PDF dan Arsip Data Komputer/ADK) wajib diunggah melalui sistem resmi (seperti SIKD) sesuai batas waktu yang ditentukan.
- Untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasar pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, LKPD Unaudited (Dari Pemda ke BPK), diserahkan oleh Kepala Daerah kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret). LKPD Audited / LHP BPK, diserahkan paling lambat 2 bulan setelah BPK menerima laporan dari Pemda tersebut (biasanya jatuh pada akhir Mei atau awal Juni).