Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Jumlah Aduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)menampilkan data statistik dan klasifikasi hak asasi manusia yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) dan bersumber dari data yang disampaikan masyarakat sebagai Pengadu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan data yang lebih spesifik. Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2026 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya |
Jumlah Konsultasi Aduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusiamenampilkan data statistik dan klasifikasi kegiatan konsultasi aduan Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) dan bersumber dari data konsultasi Hak Asasi Manusia yang disampaikan masyarakat. Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2026 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya |
Skor Stabilitas Ekonomi MakroPilar stabilitas ekonomi makro mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian dan merespon guncangan domestik maupun global. Stabilitas ekonomi makro merupakan kunci kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang terprediksi dan mendorong peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Skor Kapabilitas InovasiKapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatudaerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas,keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandangyang berbeda, serta sejauh mana kapasitas.... Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Indeks Pengingatan Kembali Merek Pariwisata / Brand Recall Index Wonderful IndonesiaAngka yang menggambarkan sejauh mana individu mampu mengingat kembali "Wonderful Indonesia" sebagai merek pariwisata resmi Indonesia. Survei Pengukuran Kesadaran Merek Pariwisata Indonesia di Dalam dan Luar Negeri 2025 Kementerian PariwisataSelengkapnya |
Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAMPersentase penanganan kasus/perkara yang ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui perhitungan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2025. Kompilasi data rekomendasi perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2025 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya |
Indeks Kesadaran Merek Pariwisata / Brand Awareness Index Wonderful IndonesiaAngka yang menggambarkan seberapa kuat merek Wonderful Indonesia tertanam di benak individu dan menjadi acuan untuk menilai efektivitas strategi komunikasi serta kekuatan citra merek pariwisata Indonesia secara menyeluruh. Survei Pengukuran Kesadaran Merek Pariwisata Indonesia di Dalam dan Luar Negeri 2025 Kementerian PariwisataSelengkapnya |
Jumlah Produk Inovasi yang dimanfaatkan masyarakatBanyaknya produk inovasi BRIN yang dimanfaatkan oleh masyarakat/UMKM melalui kegiatan pendampingan pemanfaatan hasil riset dan inovasi Kompilasi Data produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat di Badan Riset dan Inovasi Nasional 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Skor Sistem KeuanganSistem keuangan terdiri dari institusi, pasar infrastruktur, serta regulasi yang menjamin kelancaran aktivitas simpan pinjam (Gunadi et al., 2013). Sistemkeuangan berperan dalam mengintermediasi sumber keuangan, memfasilitasi arus keuangan melalui layanan pembayaran yang efisien dan memproteksi risiko keuangan Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAMbanyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh para pihak dalam penanganan satu kasus/ perkara pelanggaran HAM yang dihasilkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui fungsi pemantauan dan mediasi pada tahun 2025. Kompilasi data rekomendasi perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2025 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya |
Indeks Daya Saing DaerahAngka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Skor Pasar ProdukPilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.Praktik monopoli, oligopoli, dan hambatan masuk pasar menyebabkan distorsi pasar yang berujung pada ketidakinefisienan ekonomi. Keterbukaan pasar tercermin dari.... Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Skor Dinamika BisnisDinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah.... Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Skor InstitusiInstitusi yang kokoh menjadi faktor utama dalam mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Institusi menetapkan aturan, baik yang bersifat tertulis (kebijakan) maupun tidak tertulis (norma perilaku), yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi agar dapat bertindak secara optimal Kompilasi Data Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Indonesia 2025 Badan Riset dan Inovasi NasionalSelengkapnya |
Indeks Kepentingan Layanan Penerimaan PengaduanAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas opini masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap kepentingan pelayanan yang diterima. Survei Opini Publik Atas Layanan Penerimaan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 2025 Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaSelengkapnya |