Survey Kepuasan Masyarakat RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo 2024

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek yang sangat luas, memiliki fungsi
memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam
bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik, berkewajiban mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan
publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan
publik yang baik ini berlaku untuk seluruh kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan barang
publik, jasa publik, maupun pelayanan administratif. Kaidah pelayanan publik oleh pemerintah
kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, antara lain pertama mengatur tanggung jawab pemerintah dan korporasi pelayanan
publik untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan
asas-asas umum unit pelayanan publik yang baik, serta kedua mempertegas hak, kewajiban dan
perlindungan setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik.

1. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh RSUD Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;2. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bertujuan untuk mendapatkan feedback/umpan balik atas kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan;3. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur secara berkala sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh RSUD Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;4. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat menjadi bahan perbaikan kinerja layanan pada periode berikutnya, dan penetapan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.