Survei Kepuasan Masyarakat 2023

Salah Satu Fungsi Utama Pemerintah Adalah Melaksanakan Pelayanan Publik. Pelayanan Publik Dalam Ranah Otonomi Daerah Menuntut Terselenggaranya Pelayanan Yang Bermutu Prima Sehingga Terpenuhi Segala Kebutuhan Masyarakat Pengguna Layanan Selaku Warga Negara Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Rumusan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilakukan Dengan Jelas Dan Terukur. Pemerintah Pusat Melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sudah 2 Kali Mengeluarkan Sk Guna Menjadi Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Sk Yang Pertama Dikeluarkan Pada Tahun 2004 Yaitu Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/m.pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/m.pan/2/2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Atau Skm.

Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil