Survei Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kabupaten Lamongan 2024

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pemantauan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, agar pelayanan yang sudah punya standar baku dapat diterapkan oleh pemerintah dan dapat membentuk stigma masyarakat terkait tuntutan aspirasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasilnya menjadi dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai tolok ukur sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamongan merupakan unsur pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. BKPSDM Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan kepegawaian daerah diakomodasi dalam Misi ke-5 (Lima) Kabupaten Lamongan, yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi” dengan tujuan “Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa” dengan sasaran “Meningkatnya kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran Indeks Profesionalitas Aparatur”.
Penyelenggaraan urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki 6 (enam) tantangan yaitu tuntutan peningkatan terhadap daya saing daerah, kebijakan pemerintah di bidang pengembangan SDM dan penyederhanaan birokrasi, adanya faktor bencana alam yang turut mempengaruhi pola manajemen ASN, masih terdapat ASN yang kurang menguasai teknologi informasi, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, dan pengembangan kompetensi ASN sesuai tuntutan tugas serta fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan.
Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data SKM BKPSDM Kabupaten Lamongan telah melakukan pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan kepada ASN. Adapun yang menjadi fokus survei adalah berbagai jenis pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada BKPSDM Kabupaten Lamongan selaku pemberi pelayanan publik, sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kepegawaian daerah. Adapun Survei Kepuasan Masyarakat pada BKPSDM Kabupaten Lamongan ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat (ASN) terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Lamongan; 2) Mengetahui nilai dari setiap unsur pelayanan untuk dijadikan sebagai evaluasi dan dasar rencana tindak lanjut perbaikan peningkatan kualitas pelayanan; 3) Mengetahui tren peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kabupaten Lamongan.