Sistem Informasi Rujukan Statistik

Metadata Variabel

Menampilkan 1421-1430 dari 8364 hasil

Keberadaan Penduduk yang Tidak Memiliki E-KTP
Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk.

Keterangan Aparatur Pemerintahan Desa
Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis).

Program/Kegiatan Pemberdayaan
Meliputi keberadaan, jenis pemberdayaan, sumber dana, tahun pelaksanaan, pelaksana dan penerima manfaat langsung program/kegiatan.

Program/Kegiatan Pembangunan
Meliputi keberadaan, jenis pembangunan, sumber dana, tahun pelaksanaan, pelaksana dan penerima manfaat langsung program/kegiatan.

Pengeluaran Desa
Pengeluaran yang dicatat adalah seluruh pengeluaran desa selama 2017 dan dinyatakan dalam jutaan rupiah.

Sumber Pendapatan Desa
Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: a) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, meliputi hibah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Kejadian Perkelahian Massal
Pertanyaan dimaksudkan untuk mengetahui konflik yang terjadi di desa/kelurahan. Jenis konflik disini adalah perkelahian massal antar warga, pelajar, suku, atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama atau lainnya. Perkelahian yang dicatat di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan ini, walaupun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan ini.

Prasarana Dan Saran Transportasi Antar Desa/Kelurahan
Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan meliputi jenis lalu lintas, jenis permukaan jalan antar desa/kelurahan, aksesibilitas jalan terhadap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dan ketersediaan angkutan umum.

Fasilitas dan Kelompok Kegiatan Olahraga
Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan. Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, termasuk lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi yang difungsikan secara komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya. Kelompok kegiatan olah raga mengacu pada kelompok kegiatan yang dibentuk oleh warga desa dan anggotanya adalah warga desa/kelurahan setempat maupun warga di luar desa/kelurahan, tanpa memperhatikan apakah kegiatan olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan maupun di tempat lain.

Kegiatan Pelestarian Lingkungan
Meliputi kegiatan pelestarian lingkungan yaitu seperti penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya serta pengolahan sampah di desa/kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat