Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3200.003

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ternate No.2, Bandung

Telepon:	022 4235026
Faksimile:	022 4203960
Email:	bkd@jabarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	DR. H. DEDI SUPANDI., S.STP., M.SI

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ahmad Nurhidayat, SE., M.Kom.
Jabatan:	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Alamat:	Jl. Ternate No. 2 Bandung 40115
Telepon:	08170073550
Faksimile:	022- 4235026 / 022-4203960
Email:	bkd@jabarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan UU No 20 Tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Pengumpulan Data ASN di LingkunganPemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data terkait kepegawaian bagi domain publik, memberikan informasi prol ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh pihak yang membutuhkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : rekonsiliasi data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 59

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Nama Unit Kerja

   Unit kerja adalah satuan kerja atasan langsung yang menjadi tempat ASN melaksanakan tugasnya dalam suatu organisasi.
2. Kedudukan ASN

   Kedudukan ASN merupakan variabel yang menunjukkan kedudukan pegawai apakah aktif,inaktif, pemberhentian sementara, pensiun,meninggal, masa persiapan pensiun, dll.
3. Satuan kerja

   Satuan Kerja disebut juga SKPD Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4. Keterangan status pegawai

   Keterangan Status Pegawai adalah keterangan detail untuk pegawai yang meninggal, pindah/mutasi, mengundurkan diri, diberhentikan, dll.
5. Golongan Akhir

   Golongan Akhir adalah pegawai yang telah disetujui dan di validasi oleh bkn, terdapat dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instandi yang berwenang
6. Umur/Usia

   Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur....
7. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
8. Golongan Awal

   Golongan awal pegawai saat melamar pada formasi yang di lamar di bkn
9. Nama Jabatan

   sebutan yang digunakan untuk menggambarkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi. Nama jabatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi secara ringkas jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam struktur organisasi.
10. Nomor Induk Pegawai (NIP)

    Menurut Perka BKN No.43/2007, Nomor Induk Pegawai (NIP) nomer yang diberikan kepada pegawal Negeri Sipil (PNS) sebagai Identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS, jenis kelamin CPNS/PNS, dan nornor urut CPNS/PNS.
11. Keterangan inaktif

    keterangan atau catatan yang menyatakan bahwa sesuatu (seperti arsip atau akun) sudah tidak aktif atau tidak lagi digunakan secara rutin
12. Pendidikan akhir

    Pendidikan terakhir pegawai yang telah disetujui dan divalidasi oleh BKN, terdapat dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
13. Eselon

    tingkatan atau hierarki jabatan struktural dalam suatu organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan, yang menunjukkan tingkat tanggung jawab dan kewenangan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
14. Nama Orang

    Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).
15. Jenis Jabatan

    Macam sekumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama.
16. Status Kepegawaian

    kedudukan atau posisi seorang pegawai di dalam struktur pemerintahan
17. Pendidikan Awal

    Pendidikan awal pegawai pada saat melamar pada formasi yang dilamar di BKN.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Profesionalitas ASN

   Berdasarkan Undang-Undang NO 5 TAHUN 2014 & PP 11/201 suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN merupakan bagian dari IP ASN....
2. Indeks Sistem Merit

   Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.