Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Permohonan PKKPR di Kabupaten Kulon Progo

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55652

Telepon:	(0274) 2890731
Faksimile:	-
Email:	pertarung@kulonprogokab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah
Eselon 2:	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	AGUS WASANA, S.IP., M.M.
Jabatan:	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan
Alamat:	Wonosidi Kidul, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo
Telepon:	085292167183
Faksimile:	-
Email:	aguswasana768@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Upaya pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menyatukan proses perizinan usaha yang sebelumnya rumit, tidak transparan, dan memakan banyak waktu. Menurut PP 21/2021, definisi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Tujuan Kegiatan
Sebagai salah satu syarat utama pengajuan alih fungsi/alih hak dan memberikan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa dan Persetujuan Penggunaan

   Dokumen keterangan status tanah dan persetujuan penggunaan yang dikeluarkan Kepala Desa untuk tanah Kasultanan (SG) dan Kadipaten (PAG). (Surat resmi dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa dan menyetujui penggunaannya oleh pemohon dalam rangka permohonan PKKPR)
2. Surat Pernyataan Kerelaan Pemilik Tanah

   Dokumen pernyataan resmi dari pemilik tanah yang memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan tanah tersebut dalam permohonan PKKPR. (Surat bermaterai dan ditandatangani oleh pemilik tanah yang menyatakan memberikan kerelaan kepada pihak pemohon untuk memproses PKKPR atas tanah yang bukan atas namanya.....
3. Online Single Submission (OSS) Permohonan

   Data legalitas usaha dari sistem OSS yang dilampirkan oleh pemohon usaha. (OSS Permohonan adalah data yang memuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Surat Pernyataan Mandiri yang dihasilkan melalui sistem OSS dan dilampirkan oleh pemohon usaha dalam proses perizinan)
4. Denah lokasi dan koordinat setiap titik patok batas tanah;

   Data berupa titik, garis, atau poligon (geometri spasial) yang merepresentasikan lokasi permohonan izin pada peta, disertai informasi koordinat geografis (lintang & bujur).
5. KTP Pemohon

   Data mengenai identitas kependudukan pemohon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sah (Fotokopi KTP yang berisi NIK dan data identitas pemohon sebagai bukti legalitas individu dalam pengajuan PKKPR)
6. Pertimbangan Teknis Pertanahan

   Dokumen resmi dari Kantor Pertanahan yang berisi informasi teknis mengenai status, penggunaan, dan kesesuaian tanah terhadap ketentuan pertanahan. (Dokumen hasil kajian teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang berisi data dan informasi mengenai status hak tanah, penggunaan saat ini, kesesuaian....
7. Sertifikat Tanah Pemohon

   Data mengenai dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan dilampirkan oleh pemohon dalam proses perizinan. (Sertifikat tanah pemohon adalah bukti otentik berupa dokumen hukum yang memuat informasi nomor sertifikat, nama pemegang hak, jenis....
8. Surat Keputusan Lurah Penggunaan Tanah Desa

   Dokumen keputusan pejabat desa yang memberikan izin pemanfaatan tanah kas desa untuk kegiatan pemohon dalam rangka PKKPR. (SK Lurah/Kepala Desa yang menyetujui penggunaan tanah kas desa sebagai lokasi kegiatan pemohon. Dokumen ini menjadi dasar legalitas tanah untuk permohonan PKKPR.)

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Permohonan PKKPR yang Lengkap Dokumennya

   Banyaknya permohonan PKKPR yang telah melengkapi seluruh dokumen wajib administrasi dan teknis, meliputi KTP, sertifikat tanah, denah lokasi dan koordinat, pertimbangan teknis pertanahan, serta dokumen OSS (bagi kegiatan berusaha) (Menggambarkan tingkat kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan....
2. Jumlah permohonan PKKPR yang disetujui

   Banyaknya permohonan PKKPR yang telah melengkapi seluruh dokumen wajib administrasi maupun teknis, dan telah disetujui