Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pemuda No.148 Semarang

Telepon:	024-3513366
Faksimile:	-
Email:	distaru@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah
Eselon 2:	Kepala Dinas Penataan Ruang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Dinas Penataan Ruang
Alamat:	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telepon:	0243556435
Faksimile:	-
Email:	distaru@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka penyusunan Buku Profil Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang memberikan informasi tentang data capaian indikator kinerja pada urusan Penataan Ruang

Tujuan Kegiatan
Buku Profil Dinas Penataan Ruang Kota Semarang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi umum penataan ruang wilayah Kota Semarang dengan menampilkan data-data yang terkait dengan penataan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan

   Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
2. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota

   Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
3. Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota

   Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
4. Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan

   Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan
5. Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan ijin lokasi

   Ijin lokasi yang diterbitkan oleh DPMPTSP yang sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah
6. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan

   Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

   Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
8. Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah

   Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
9. Jumlah Bangunan Gedung Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi

   Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Jumlah Bangunan Gedung Memiliki Sertifikat Laik Fungsi

    Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Jumlah bangunan tidak memiliki PBG

    "Mulai Tahun 2021 Pemerintah menghapus status IMB dan menggantinya dengan PBG. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan....
12. Jumlah bangunan memiliki PBG

    "Mulai Tahun 2021 Pemerintah menghapus status IMB dan menggantinya dengan PBG. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan....

Indikator Kegiatan

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitka

   Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal
2. Rasio kepatuhan PBG (Persentase bangunan berijin)

   Perbandingan bangunan yang memiliki ijin dengan jumlah penambahan bangunan pada tahun berjalan dikalikan 100%
3. Persentase tertib administrasi pertanahan

   Tingkat ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap kelengkapan dokumen data administrasi pertanahan