Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

Tahun Kegiatan
2021

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Prof. DR Ing. BJ. Habibie No. 1 Komp. Kantor Bupati Desa Ulantha Kecamatan Suwawa

Telepon:	(0435)-8591599
Faksimile:	(0435)-8591599
Email:	info@bappedalitbang.bonebolangokab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Azwar Lahusin, SE
Jabatan:	Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
Alamat:	Jl. Bone Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo
Telepon:	082243334560
Faksimile:	-
Email:	azwar.lilbastarf@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Salah satu fungsi aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik sebagai warga negara. Dalam kaitan fungsi aparatur negara sebagai pelayanan publik (public services) merupakan fungsi yang sangat strategis karena akan menentukan seberapa besar kemampuan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan selain ditujukan untuk memberikan hak-hak publik terutama adalah pemenuhan hak-hak dasar publik yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai implikasi dari tingkat perkembangan kehidupan yang terus mengalami kemajuan serta perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Akses yang semakin mudah terhadap informasi misalnya membuat masyarakat akan semakin berani menyampaikan pendapat, aduan maupun keluhan terhadap kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan dan pelaksana tugas tugas pembangunan. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik, keterbukaan informasi, dan interaksi antar manusia yang tak lagi terhalang ruang. Disisi lain, tugas-tugas aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media sosial sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam latar belakang (bab 1) menyebutkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap kualitas layanan pemerintah adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit-unit layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan ini untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berfungsi mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 16

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan kewajaran biaya pelayanan KTP

   Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa kewajaran biaya pelayanan KTP
2. Pekerjaan

   Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja
3. Pendidikan Terakhir

   Pendidikan terakhir yang ditamatkan
4. Tingkat kepuasan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan KTP

   Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan KTP
5. Tingkat kepuasan kesamaan prosedur dalam mendapatkan pelayanan KTP

   Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa pelayanan KTP
6. Tingkat kepuasan kesamaan prosedur dalam mendapatkan pelayanan KK

   Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa pelayanan KK
7. Alamat

   Lokasi yang menunjukkan tempat responden tinggal saat pencacahan dilaksanakan.
8. Agama

   Agama berdasarkan pengakuan responden
9. Jenis Kelamin

   Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik.
10. Tingkat kepuasan kesopanan dan keramahan petugas pemberi pelayanan KTP

    Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa kesopanan dan keramahan petugas pemberi pelayanan KTP
11. Umur

    Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi.
12. Status Perkawinan

    Status seseorang dalam kaitannya dengan perkawinan pada saat pencacahan.
13. Nama

    Identitas untuk memanggil atau menyebut seseorang.
14. Tingkat kepuasan ketepatan waktu pelayanan terhadap jadwal pelaksanaan pelayanan KTP

    Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa ketepatan waktu pelayanan terhadap jadwal pelaksanaan pelayanan KTP
15. Tingkat Kepuasan kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan KTP

    Suatu nilai yang diberikan atas pelayanan yang diterima berupa kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan KTP
16. Penghasilan

    Gaji, upah, ataupun profit yang diterima dalam melakukan pekerjaan atau usaha

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan