Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Jumlah Penerima LayananBanyaknya penerima layanan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selengkapnya |
Persentase penerima layananPerbandingan jumlah penerima layanan menurut kategori tertentu terhadap jumlah seluruh penerima layanan di unit layanan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selengkapnya |
Indeks Kepuasan Masyarakat"Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat) Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017." SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selengkapnya |
Persentase Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraPersentase Aparatur Sipil Negara wajib lapor yang telah menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Tanjungpinang 2025 Inspektorat Daerah Kota TanjungpinangSelengkapnya |
Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan EksternalPemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Perka BPK No. 2 Tahun 2017 Kompilasi Data Inspektorat Provinsi Dki Jakarta 2024 Inspektorat Provinsi DKI JakartaSelengkapnya |
Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan EksternalPemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Perka BPK No. 2 Tahun 2017 Kompilasi Data Inspektorat 2025 Inspektorat Provinsi DKI JakartaSelengkapnya |
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Indikator ini mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang mencakup kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Wajar (TW). Kompilasi Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Jawa BaratSelengkapnya |
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Ukuran atau penilaian terhadap sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil dari program dan kegiatannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kompilasi Perangkat Daerah Berdasarkan Nilai AKIP 2025 InspektoratSelengkapnya |
Jumlah PPPKtotal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berstatus aktif pada suatu instansi/wilayah dalam periode waktu tertentu, berdasarkan data kepegawaian resmi Kompilasi data pegawai inspektorat 2025 Inspektorat Kabupaten SukabumiSelengkapnya |
Jumlah Pegawa Honorertotal tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada suatu instansi/wilayah dalam periode waktu tertentu, bukan PNS dan bukan PPPK, serta menerima honorarium/upah berdasarkan kontrak atau surat tugas yang sah Kompilasi data pegawai inspektorat 2025 Inspektorat Kabupaten SukabumiSelengkapnya |
Jumlah ASNtotal Aparatur Sipil Negara yang tercatat aktif pada suatu instansi/wilayah/periode tertentu Kompilasi data pegawai inspektorat 2025 Inspektorat Kabupaten SukabumiSelengkapnya |
Persentase Tindak Lanjut TemuanPerbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan Kompilasi Data Jumlah Pengawasan Tahunan Kabupaten Cianjur 2025 InspektoratSelengkapnya |
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)"Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian.... Kompilasi Data Jumlah Pengawasan Tahunan Kabupaten Cianjur 2025 InspektoratSelengkapnya |
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah.... Kompilasi Data Jumlah Pengawasan Tahunan Kabupaten Cianjur 2025 InspektoratSelengkapnya |
Nilai AKIPPerwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat DaerahSelengkapnya |