Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Nilai rata-rata tertimbang dari hasil perhitungan setiap unsur pelayanan yang telah dikalikan dengan bobot unsur, kemudian dikonversikan ke dalam rentang nilai 1 hingga 100, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung BaratSelengkapnya |
Pemohon Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanPelaksanaan SKM dilakukan secara daring dengan menggunakan kuesioner elektronik (e-survei). Kuesioner yang diberikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor.... Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung BaratSelengkapnya |
Nilai Realisasi InvestasiBesaran nilai penanaman modal yang dikeluarkan oleh suatu entitas untuk melakukan pembelian lahan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang, serta modal lainnya. Pengumpulan data realisasi investasi dari OSS (Online Single Submission) RBA sub menu LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota BanjarSelengkapnya |
Kepuasan MasyarakatUntuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins Jawa Tengah, perlu diselenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bahan evaluasi dan masukan dari pengguna layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan.... Survei Kepuasan Masyarakat di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAHSelengkapnya |
Jumlah Jenis Usaha Menurut Klasifikasi RisikoJenis kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/atau penggunaan sumber daya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Pengumpulan Data Banyaknya Penerbitan Perizinan Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cilacap 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten CilacapSelengkapnya |
Nilai Investasi Per SektorSegala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah Kab. Banyumas. Sektor Primer : Sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala.... Pendataan Lengkap Realisasi Investasi Kabupaten Banyumas 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BanyumasSelengkapnya |
Nilai InvestasiBesarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berhaga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Pendataan Lengkap Realisasi Investasi Kabupaten Banyumas 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BanyumasSelengkapnya |
Jumlah Penerbitan Perizinan BerusahaPenerbitan Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan kepada Pelaku Usaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya meliputi NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Standar.... KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENERBITAN IZIN KABUPATEN PURBALINGGA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuSelengkapnya |
Jumlah Bangunan Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENERBITAN IZIN KABUPATEN PURBALINGGA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuSelengkapnya |
Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Kompilasi Data Nomor Induk Berusaha Kabupaten Wonosobo 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten WonosoboSelengkapnya |
Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)Jumlah usaha mikro yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Kompilasi Data Realisasi Investasi di Kabupaten Wonosobo 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten WonosoboSelengkapnya |
Jumlah Penerbitan Izin Usahajumlah keseluruhan izin usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang dalam periode waktu tertentu (misalnya per bulan atau per tahun) kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Kompilasi Data Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha di Kabupaten Boyolali 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BoyolaliSelengkapnya |
Jumlah Penerbitan Izin Usahajumlah keseluruhan izin usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang dalam periode waktu tertentu (misalnya per bulan atau per tahun) kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Kompilasi Data Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha di Kabupaten Boyolali 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BoyolaliSelengkapnya |
Nilai InvestasiBesarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berhaga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. KOMPILASI DATA PROFIL INVESTASI KABUPATEN KLATEN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KLATENSelengkapnya |
Jumlah Perizinan Berusahapendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen Kompilasi Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Sukoharjo 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SukoharjoSelengkapnya |