| Nama Indikator | Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan |
|---|
| Konsep | Peraturan Perusahaan yang Disahkan
Peraturan Perusahaan
|
|---|
| Definisi | Banyaknya Peraturan Perusahaan yang proses pengesahannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh
a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan.kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi. |
|---|
| Interpretasi | - |
|---|
| Metode Perhitungan | Jumlah PP yang disahkan dan tercatat dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan |
|---|
| Rumus | $-$ |
|---|
| Ukuran | Total |
|---|
| Satuan | peraturan |
|---|
| Variabel Disaggregasi/ Klasifikasi Penyajian | Wilayah
Status Penanaman Modal
Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja
|
|---|
| Apakah Indikator Komposit | Tidak |
|---|
| Indikator Pembangun | - |
|---|
| Variabel Pembangun | -
|
|---|
| Level Estimasi | Provinsi |
|---|
| Apakah indikator dapat diakses umum | Ya |
|---|
| Kegiatan Statistik | Kompilasi Data Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial Nasional 2025 |
|---|