Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda Kota Lhokseumawe 2023

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta dengan adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kota Lhokseumawe, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.
Hasil survei digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapai pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas persepsi ataupun pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.