Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang 2024

Penyelenggaraan
pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagai
sektor pelayanan. Melalui
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh
institusi pemerintahan, baik di
tingkat pusat maupun daerah, untuk
melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai
tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk
hukum tersebut secara
tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai
kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan
masyarakat dalam melakukan pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat. Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai
pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.