Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#73306

Judul Kegiatan

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KABUPATEN MADIUN

Tahun Kegiatan

2024

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Globalisasi

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

K-23.3519.107

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun

Alamat Lengkap

Jl. MT. Haryono Kec. Mejayan, Caruban

Telepon

(0351) 451295

Faksimile

(0351) 4770477

Email

bakesbangpoldagrikabmadiun@gmail.com

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

-

Nama PJ Teknis

MASHUDI, S.Sos.,M.Si

Jabatan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MADIUN

Alamat

JALAN MT. HARYONO CARUBAN

Telepon

0351-451295

Faksimile

0351-451295

Email

bakesbangpoldagrikabmadiun@gmail.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Pemahaman terkait perkembangan demokrasi di setiap daerah menjadi topik yang perlu diperhatikan. Maka, perlu adanya pengukuran tingkat perkembangan demokrasi di daerah-daerah di Indonesia.

Tujuan Kegiatan

Mengukur Indeks Demokrasi di Kabupaten Madiun Tahun 2024 dan mengetahui gambaran perkembangan demokrasi di Kabupaten Madiun

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

27 Agustus 2024 - 2 September 2024

Desain

27 Agustus 2024 - 2 September 2024

Pengumpulan Data

3 September 2024 - 9 Oktober 2024

Pengolahan Data

10 Oktober 2024 - 3 November 2024

Analisis

4 November 2024 - 24 November 2024

Diseminasi

25 November 2024 - 29 November 2024

Evaluasi

2 Desember 2024 - 6 Desember 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 1 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	Kebebasan Berkumpul Kebebasan Berserikat	Hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka. Hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela.	1 (satu) Tahun
Kebebasan Berpendapat	Kebebasan Berpendapat	Kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan.	1 (satu) Tahun
Kebebasan Berkeyakinan	Kebebasan Berkeyakinan	Kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.	1 (satu) Tahun
Kebebasan dari Diskriminasi	Kebebasan dari Diskriminasi	Kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana pembedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.	1 (satu) Tahun
Hak Memilih dan Dipilih	Hak Memilih Hak Dipilih	Hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Keputusan untuk memilih secara aktif yang dilakukan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam menentukan seorang pemimpin (bupati, gubernur, dan presiden) atau anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. Hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.	1 (satu) Tahun
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan	Secara harfiah partistipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti hearing, demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui press statement, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	1 (satu) Tahun
Pemilu yang Bebas dan Adil	Pemilu yang Bebas dan Adil	Pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara.	1 (satu) Tahun
Peran DPRD	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/ DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme check and balance; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen.	1 (satu) Tahun
Peran Partai Politik	Peran Partai Politik	Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat; fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara); fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik; serta fungsi sosialisasi politik (La Palombara and Weiner, 1966).	1 (satu) Tahun
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	Peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.	1 (satu) Tahun
Peradilan yang Independen	Peradilan yang Independen	Pelaksanaan rule of law yang bebas intervensi, penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini penting untuk dilihat, karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi.	1 (satu) Tahun