Indeks Aspek Kesetaraan

Angka yang menggambarkan kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Indeks ini mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan ekslusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memampukan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Indeks ini merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat. IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP). IDI nasional dihitung dari agregasi nilai provinsi dan pusat. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.