Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta 2022

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mengakibatkan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan juga semakin meningkat. Untuk itu Bappeda Kota Yogyakarta sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan khususnya di bidang Perencanaan Pembangunan.
Bappeda Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas baik dalam bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang dihasilkan untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan yang diberikan adalah dengan melakukan survey kepuasan kepada pengguna layanan baik masyarakat maupun OPD yang diberikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat maupun OPD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta baik dalam hal Perencanaan maupun Penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.