Kompilasi Data Penyusun Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi (SKPG) di Indonesia 2024

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata sepanjang waktu dengan memafaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
Saat ini Indonesia bahkan seluruh negara dihadapkan pada krisis global, mencakup krisis energi, krisis pangan dan keuangan sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian global, terjadinya tensi geopolitik, adanya iklim ekstrim dan pasca pandemi covid-19. Secara nasional, Indonesia dihadapkan pada kenaikan inflasi dan dampak kenaikan BBM yang dapat berpengaruh pada gejolak harga pangan, penurunan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi regional. Di tengah ancaman dan tantangan tersebut, Indonesia telah memperbaiki dan capaian skor Global Food Security Index (GFSI) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 60,2 atau pada ranking 63 dari 133 negara yang lebih baik dari tahun 2021 pada peringkat 69. Hal ini menjadi pendorong untuk lebih optimis untuk terus mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dimasa mendatang.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Sesuai alur tata kelola pangan nasional, pencapaian ketahanan pangan menjadi mandat Badan Pangan Nasional melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah lintas OPD yang tersebar pada 37 provinsi dan 514 kab/kota, mitra kerja nasional dan internasional, LSM, swasta, akademisi, asosiasi dan masyarakat.
Salah satu upaya untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi, telah ditetapkan payung hukum yang akan menjadi acuan bagi pusat dan daerah untuk menganalisis situasi kerawanan pangan dan gizi, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional No 16. Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan tentang pentingnya penyediaan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk keperluan perencanaan dan evaluasi program sekaligus sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan gizi.
Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi menghasilkan angka indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai informasi dan isyarat dini situasi pangan dan gizi dan bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pangan dan gizi secara bulanan.
Informasi kerawanan pangan dan gizi yang dihasilkan akan memberikan gambaran terkait situasi kerawanan pangan dan gizi di wilayah analisis sehingga masalah kerawanan pangan dan gizi segera dapat diketahui dan dapat diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing, maka akan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

a. Menghasilkan indikator Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi yang merupakan komposit dari indikator Indeks Ketersediaan Pangan, Indeks Keterjangkauan Pangan, dan Indeks Pemanfaatan Pangan. Indeks tersebut dihasilkan secara berulang setiap bulan b. Sebagai bahan rekomendasi pengambil kebijakan sebagai antisipasi/peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi lintas sektor