Kompilasi Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung 2024

Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Dan Akuntabel, Diperlukan Data Yang Akurat, Mutakhir, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan, Evaluasi Kinerja, Serta Perumusan Program Yang Berbasis Pada Bukti. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm) Kabupaten Bandung Sebagai Instansi Yang Memiliki Fungsi Strategis Dalam Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Perlu Menyusun Data Yang Dapat Mencerminkan Capaian Kinerja Serta Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi. Untuk Itu, Pada Tahun 2025, Bkpsdm Kabupaten Bandung Melaksanakan Kegiatan Statistik Yang Berjudul “kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (iku) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung”, Yang Bertujuan Untuk Menghimpun Dan Menyajikan Informasi Penting Terkait Indikator-indikator Kinerja Utama Yang Merefleksikan Kualitas Kinerja Kelembagaan. Adapun Variabel Yang Dikompilasi Dalam Kegiatan Ini Meliputi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akip), Persentase Barang Milik Daerah (bmd) Dalam Kondisi Baik, Serta Indeks Tata Kelola Manajemen Asn. Ketiga Variabel Tersebut Merupakan Indikator Strategis Yang Tidak Hanya Mencerminkan Performa Internal Bkpsdm, Tetapi Juga Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Yang Berfokus Pada Birokrasi Yang Adaptif, Efektif, Dan Berintegritas.

1. Menyediakan Data Dan Informasi Yang Akurat, Mutakhir, Dan Terintegrasi Terkait Indikator Kinerja Utama Bkpsdm Kabupaten Bandung, Khususnya Nilai Akip, Persentase Barang Milik Daerah (bmd) Dalam Kondisi Baik, Dan Indeks Tata Kelola Manajemen Asn. 2. Menjadi Dasar Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Yang Transparan Dan Akuntabel Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip). 3. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan Dan Perumusan Kebijakan Strategis Di Bidang Kepegawaian Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.