Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#82355

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan

2025

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Alamat Lengkap

Jl. Raya Soreang KM 17

Telepon

0225896882

Faksimile

-

Email

dpmptsp@bandungkab.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Ben Indra Agusta, S.T., M.M.

Nama PJ Teknis

Windya Wardhani, S,T., M, Sc.

Jabatan

Sekretaris

Alamat

Bojongloa Kidul, Kota Bandung

Telepon

08122028925

Faksimile

-

Email

indaww@gmail.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang efisien, serta pemulihan dan pengembangan usaha di tingkat daerah. Untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan yang dilaksanakan serta memastikan akuntabilitas kinerja, diperlukan pengumpulan dan kompilasi data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sistematis, akurat, dan terdokumentasi.

Kompilasi data IKU menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), evaluasi pencapaian target Renstra/RKPD, serta pelaporan kinerja kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Data IKU yang terintegrasi memfasilitasi identifikasi tren, hambatan, dan peluang intervensi yang dapat mempercepat perbaikan layanan perizinan, peningkatan realisasi investasi, dan penguatan pembinaan pelaku usaha di Kabupaten Bandung.

Selain itu, ketersediaan data IKU yang andal mendukung keterbukaan publik dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga mempermudah koordinasi lintas OPD, sinergi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi program secara real time. Mengingat pluralitas sumber data (pelaporan internal, basis data perizinan elektronik, survei pelaku usaha, dan data statistik sektoral), perlu ada mekanisme kompilasi yang jelas untuk memastikan konsistensi definisi, frekuensi pelaporan, dan kualitas data.

Tujuan Kegiatan

1. Menyediakan satu sumber data terpadu untuk semua IKU DPMPTSP yang dapat digunakan untuk perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 2. Menjamin konsistensi definisi indikator, metode pengukuran, dan periode pelaporan sehingga hasil dapat dibandingkan antar periode. 3. Meningkatkan kualitas data melalui validasi silang antar sumber (cross-validation) dan standarisasi format pelaporan. 4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas publik serta pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan program prioritas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 Februari 2025 - 31 Maret 2025

Desain

1 Februari 2025 - 31 Maret 2025

Pengumpulan Data

1 April 2025 - 31 Desember 2025

Pengolahan Data

5 Januari 2026 - 16 Januari 2026

Analisis

19 Januari 2026 - 30 Januari 2026

Diseminasi

1 Februari 2026 - 31 Maret 2026

Evaluasi

1 April 2026 - 30 April 2026

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 12 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Nilai AKIP DPMPTSP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).	Tahunan
Persyaratan	Persyaratan	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Biaya/Tarif	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Perilaku Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung) (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017).	Tahunan
Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	BMD dalam kondisi baik adalah aset/barang milik daerah yang secara fisik masih utuh, berfungsi sesuai peruntukan, dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan/layanan publik tanpa memerlukan perbaikan berat, serta tercatat dalam administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan.	Tahunan
Total Barang Milik Daerah	Total Barang Milik Daerah	Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Permendagri No. 19 Tahun 2016).	Tahunan