Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kemantren Umbulharjo 2023

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengukur indeks kepuasan atas layanan yang diberikan. Pemerintah selaku badan publik wajib melaksanakan SKM yang menjadi bagian dari indikator pengukuran kinerja. SKM di Kemantren Umbulharjo menjadi salah satu indikator program yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program tersebut akan menjadi strategi kinerja kemantren dengan sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo Meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan dijabarkan pada kinerja reformasi birokrasi, pengelolaan aduan, keterbukaan informasi publik dan evaluasi pelayanan publik. Hasil SKM merupakan nilai dengan beberapa kategori mulai dari D (tidak baik), C (kurang baik), B (baik), A (sangat baik), dan kemudian akan dilakukan analisa terhadap unsur-unsur yang dinilai, yang juga akan dibandingkan dengan hasil nilai tahun lalu, yang kemudian akan dilaporkan secara kuantitatif dan kualitatif dengan menyertakan rencana tindak lanjut perbaikan pada setiap unsur. Nilai SKM Kemantren Umbulharjo setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal itu belum menunjukkan keberhasilan secara signifikan. Masih banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial, kurangnya perbaikan dan bentuk sarana dan prasarana pelayanan, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan merupakan permasalahan yang melatarbelakangi perlunya SKM menjadi kegiatan rutin agar dapat mengetahui seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap Kemantren Umbulharjo dalam kapasitasnya sebagai badan publik yang mempunyai fungsi dan tugas melayani. Selain itu tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan SKM juga merupakan kewajiban badan publik yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelanggara Pelayanan Publik, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, 5 sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengukur kinerja aparatur Kecamatan Umbulharjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT”.

Kegiatan survey kepuasan masyarakat merupakan kewajiban setiap badan publik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja badan publik pada fungsi melayani dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan yang akan menjadi hasil penilaian secara obyektif oleh masyarakat atau pengguna layanan. Tujuan pelaksanaan SKM Kemantren Umbulharjo antara lain : 1) Mengetahui nilai hasil pelayanan umum kemantren dan kelurahan 2) Mengukur keberhasilan kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3) Mengetahui kendala atau faktor penghambat dan faktor pendukung yang disusun melalui rencana tindak lanjut 4) Membuat rekomendasi terhadap perbaikan Standar Pelayanan Publik kemantren.