Survei Kepuasan Masyarakat ( Skm ) Terhadap Pelayanan Perpustakaan Umum Kota Padang Tahun 2025 2025

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undangnomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Mengamanatkan Penyelenggara Wajib Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Membangun Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Adil, Transparan, Dan Akuntabel. Pelibatan Masyarakat Ini Menjadi Penting Seiring Dengan Adanya Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Serta Adanya Pelibatan Masyarakat Juga Dapat Mendorong Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lebih Tepat Sasaran. Dalam Mengamanatkan Uu No. 25 Tahun 2009 Maupun Pp No. 96 Tahun 2012 Maka Disusun Peraturan Menteri Panrb No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman Ini Memberikan Gambaran Bagi Penyelenggara Pelayanan Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Yang Diberikan. Penilaian Masyarakat Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Akan Diukur Berdasarkan 12 (dua Belas) Unsur Yang Berkaitan Dengan Standar Pelayanan, Sarana Prasarana, Serta Konsultasi Pengaduan. Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Merupakan Salah Satu Instrumen Untuk Mengukur Tingkat Kinerja Masing-masing Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Instrumen Ini Juga Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menilai Secara Objektif Terhadap Perkembangan Kinerja Unit Layanan Publik. Data Indeks Yang Diperoleh Akan Menjadi Bahan Penilaian Terhadap Unsur-unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Perbaikan Dan Menjadi Pendorong Setiap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

Maksud Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Adalah Untuk Mengetahui Dan Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, Kelemahan Pelayanan Dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Utama Perpustakaan Sebagai Salah Satu Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Tujuan Untuk Mendapatkan Data Dan Informasi Guna Mengevaluasi Dan Memperbaiki Pelayanan Publik Perpustakaan Secara Berkala, Sehingga Dapat Dijadikan Bahan Perencanaan, Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun Yang Akan Datang.