Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta 2023

Reformasi Birokrasi yang telah lama digulirkan sebetulnya memiliki sasaran mendasar berupa perubahan mindset ( pola pikir ) SDM aparatur dan sistem yang berjalan dapat mengendalikan organisasi, tatalaksana, SDM aparatur, pengawasan dan pelayanan publilk. Dengan perkembangan yang sangat pesat saat ini,tuntutan pengguna layanan juga semakin meningkat, salah satunya pelayanan yang ramah dan service excellent. Pentingnya pelayanan terhadap pengguna layanan juga merupakan streategi dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat
Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimaa tujuan akhir yang hendak dicapai adlaah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai indikator berhasil tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga layanan publik.

Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 dimana data-data survey kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh pegawai Inspektorat kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku pengguna layanan.SKM bertujuanuntuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.