Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan 2021

Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah terbentuk. Aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem wilayah. Oleh karena itu informasi perkembangan penduduk merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan bermaksan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator outcome dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan usaha pemerintah daerah. Profil Perkembangan Kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pilihan prioritas pagu indikatif pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan perkembangan model kelembagaan demokratif. Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administratif pemerintah(kabupaten, kecamatan, kelurahan) menjadi daktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Umdah-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada adata yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan mengginakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselartasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada Pasal 49 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Di samping itu penduduk jugamempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri hak keluatrga tersebut mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk Pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah menyelenggarakan pendaftaran pendfuduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK. Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan. Selama ini pemerintah hanya menggunakan datan yang dihasilkan dari kantor Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Kelemahan dari data statistik yang disajikan adalah bahwa data tersebut dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu.
Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, maka data dan informasu perlu menggunakan daya yang valid dan dapat dipercaya dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

Secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2020 untuk diajukan data : 1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 2. Perencanaan Kebijakan Kependudukan Daerah 3. Penentuan target kinerja dan sarana program pembangunan daerah dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah 4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial 5. Pembangunan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat