Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaannya, mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat menjadi semakin esensial, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena dapat memastikan kebijakan pelayanan publik lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan arahan kepada penyelenggara layanan agar dapat melibatkan masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan publik, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian tersebut mencakup sembilan unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, fasilitas, serta mekanisme konsultasi dan pengaduan.

Dalam rangka menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selaku salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan survei atau jajak pendapat terhadap pengguna layanan. Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasil dari SKM tersebut menyediakan data serta informasi mengenai opini masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam pengukuran, diperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif.

Temuan dari survei ini akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan bagi penyelenggara layanan publik untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Dengan tercapainya standar pelayanan prima, kebutuhan serta hak-hak masyarakat sebagai warga negara diharapkan dapat terpenuhi secara optimal.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi kepagawaian yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna.