Pengumpulan Data RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) 2024

Dalam konteks kawasan permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang
tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan kondisi yang
ada, permukiman kumuh dapat timbul pada kawasan permukiman yang terlah berkembang, ditandai
dengan tingkat kepadatan bangunan atau penduduk yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang kurang
memadai. Selain itu, permukiman kumuh dapat timbul/berada pada wilayah yang tidak sesuai dengan
peruntukkan kawasan permukiman, seperti permukiman kumuh di sekitar kawasan sempadan sungai,
sempadan rel kereta api, atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan permukiman.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permukiman kumuh dapat timbul karena beberapa hal,
seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang
memadai, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat
berpenghasilan rendah tidak mampu memiliki bangunan rumah yang layak. Tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi pada kawasan permukiman kumuh megindikasikan bahwa masyarakat tidak
mampu untuk ‘membeli’ lahan yang lebih memadai untuk membangun hunian. Salah satu dampak dari
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi ialah sarana dan prasarana dasar permukiman yang ada tidak
mampu memenuhi/ menjakau seluruh kawasan permukiman.Sesuai dengan Undang - Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta
menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu
kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi
perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim
menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.Sebagaimana amanat dari Undang - Undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan
permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta
Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan
luasan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman yang dapat dilakukan
berupa Pemugaran, Peremajaan, dan/atau melalui Pemukiman kembali sesuai dengan arahan tata ruang
dan syarat-prasyarat hunian permukiman yang layak. Direktorat Pengembangan Permukiman berdasarkan kondisi empiris dan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan
pemerintah kabupaten/kota tentunya memerlukan instrumen utama perencanaan teknis dengan
melakukan pendampingan dalam Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) 

1. memantapkan pemahaman pemerintah kabupaten/kota tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh dalam mencapai target pemenuhan akses 90% air minum layak, pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak dan penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh pada tahun 2024,2. agar pemerintah kabupaten/kota dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KPKPK yang difokuskan pada penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh,3. agar pemerintah kabupaten/kota punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.