Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#79521

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan

2025

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alamat Lengkap

Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon

Faksimile

baperlitbangda@bandungkab.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

Eselon 2

Nama PJ Teknis

Anjar Pratama Apriliyanto, S E, M.Tr. A. P

Jabatan

Sekretaris Badan

Alamat

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.km.17, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon

Faksimile

programbappedakabbdg@gmail.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan capaian kinerja yang terukur, transparan, serta akuntabel. Salah satu instrumen utama dalam proses tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan hasil strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, sebagai instansi yang berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya melalui pencapaian IKU. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dalam mengelola data capaian kinerja secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk menghimpun, memverifikasi, dan menyajikan data capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Proses ini tidak hanya menjadi dasar dalam evaluasi kinerja instansi, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis, peningkatan akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan terhadap Program-program Perencanaan Pembangungan Daerah di Kabupaten Bandung. Melalui kegiatan ini, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung dapat memperkuat sistem pelaporan kinerja, meningkatkan kualitas data, serta mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kinerja yang profesional, efektif, dan efisien.

Tujuan Kegiatan

1. Menghimpun data capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung. 2. Meningkatkan kualitas dan akurasi data kinerja melalui proses verifikasi dan validasi yang sistematis dan terstandar. 3. Menyediakan data kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk Bupati dan instansi pengawas kinerja pemerintah. 4. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan dengan berbasis pada data dan fakta capaian kinerja yang objektif. 5. Mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Aspek penilaian pencapaian pembangunan	Pencapaian Pembangunan	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Aspek penilaian pencapaian pembangunan bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keselarasan antara dokumen perencanaan dan hasil yang dicapai.	Satu Tahun
Aspek penilaian kualitas dokumen RKPD	Kualitas Dokumen RKPD	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Aspek penilaian kualitas dokumen RKPD mencakup evaluasi terhadap kelengkapan dan kedalaman, konsistensi, dan keterkaitan isi dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, RPJPD, dan kebijakan nasional.	Satu Tahun
Aspek penilaian proses penyusunan dokumen RKPD	Penilaian Proses penyusunan dokumen RKPD	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Aspek penilaian proses penyusunan dokumen RKPD mencakup pendekatan dan tahapan yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara sistematis dan terintegrasi. Dalam Regulasi tersebut, proses penyusunan RKPD harus memperhatikan empat pendekatan utama yaitu Dari Bawah (Bottom-Up), Dari Atas (Top-Down), Teknokratik, dan Politik.	Satu Tahun
Persentase Keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran	Keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran	Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2021 dan praktik evaluasi pembangunan daerah, Persentase Rata-rata keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja) dengan dokumen penganggaran (seperti RKA dan APBD).	Satu Tahun
Persentase Hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	[K01483] Penelitian [K01543] Pengembangan [K00607] Inovasi	[K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. [K01543] Pengembangan adalah Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi. [K00607] Inovasi adalah Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.	Satu Tahun
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Satu Tahun
Komponen Sinergi	Sinergi	Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023)	Satu Tahun
Komponen Kualitas Perencanaan	Kualitas Perencanaan	Kualitas perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian isu strategis - target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023)	Satu Tahun
Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023)	Satu Tahun
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Kebijakan Berbasis Bukti	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan praktik evaluasi kebijakan publik, persentase kebijakan berbasis bukti merujuk pada ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kebijakan pemerintah daerah yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan hasil riset, data empiris, dan naskah kebijakan. Pendekatan ini dikenal sebagai evidence-based policy, yang menekankan bahwa keputusan publik harus didasarkan pada bukti yang valid dan relevan, bukan semata opini atau kepentingan politik.	Satu Tahun
Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain)	Rencana Aksi Naskah Kebijakan [K01900] Riset [K00607] Inovasi	Rencana aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Atau, dapat didefinisikan sebagai "urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik, agar strategi berhasil". (https://en.wikipedia.org/) Naskah Kebijakan adalah suatu naskah yang memberikan deskripsi terhadap suatu isu tertentu secara holistik dan komprehensif berdasarkan suatu penelitian, kajian dan/atau telaah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk melakukan tindakan yang harus diputus dan dijalankan oleh pemerintah. (Permenko Marves No. 12 Tahun 2018) [K01900] Riset adalah Kegiatan kreatif yang dilakukan dengan sistematis untuk menambah pengetahuan (stock of knowledge), dan pemanfaatan pengetahuan ini untuk merancang penerapan baru (to devise new applications). Termasuk di dalamnya kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan; yang bersifat kebaruan (novelty), kreatif, ketidakpastian, sistematis dan dapat direproduksi. [K00607] Inovasi adalah Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.	Satu Tahun
Jumlah Rencana Aksi Bupati	Rencana Aksi	Rencana aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Atau, dapat didefinisikan sebagai "urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik, agar strategi berhasil". (https://en.wikipedia.org/)	Satu Tahun
Nilai Akuntabilitas kinerja BAPPERIDA	[K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	[K02020] Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Satu Tahun
Persentase BMD dalam kondisi baik	BMD dalam kondisi baik	Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (yang telah diperbarui melalui Permendagri No. 7 Tahun 2024), Persentase BMD dalam kondisi baik merujuk pada ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi aset daerah yang secara fisik dan fungsional masih layak pakai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.	Satu Tahun
Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Satu Tahun
Jumlah Rata-rata keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran	Keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran	Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2021 dan praktik evaluasi pembangunan daerah, Jumlah Rata-rata keselarasan dok perencanaan dengan penganggaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja) dengan dokumen penganggaran (seperti RKA dan APBD).	Satu Tahun
Jumlah Rata-rata hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	[K01483] Penelitian, [K01543] Pengembangan, [K00607] Inovasi	[K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. [K01543] Pengembangan adalah Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi. [K00607] Inovasi adalah Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.	Satu Tahun
Akuntabiltas	Akuntabiltas	Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. (Perpres No. 29 Tahun 2014)	Satu Tahun
Kinerja	Kinerja	Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya pembangunan. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Satu Tahun
BMD	Barang Milik Daerah (BMD)	Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Permendagri No. 47 Tahun 2021)	Satu Tahun
Kondisi Baik	Kondisi Baik	Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Permendagri No. 7 Tahun 2021 yang mengatur pedoman pengelolaan BMD termasuk penilaian kondisi barang. Kondisi baik untuk BMD merupakan barang yang masih berfungsi sesuai peruntukannya, tidak mengalami kerusakan berat, layak pakai tanpa memerlukan perbaikan besar, dan dapat dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Daerah.	Satu Tahun
Ketercapaian	Ketercapaian	Ketercapaian adalah ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Satu Tahun
Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan menuju kondisi yang lebih baik dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Satu Tahun
Kualitas	Kualitas	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, kualitas untuk dokumen RKPD merupakan kemampuan dokumen perencanaan untuk secara sistematis dan logis mengarahkan pembangunan daerah menuju tujuan yang telah ditetapkan, dengan indikator yang terukur dan strategi realistis.	Satu Tahun
Dokumen RKPD	Dokumen RKPD	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Permendagri No. 10 Tahun 2023)	Satu Tahun
Penyusunan	Penyusunan	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, penyusunan merupakan kegiatan merumuskan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis situasi, isu strategis, dan aspirasi masyarakat melalui proses yang partisipatif dan terstruktur.	Satu Tahun
Keselarasan	Keselarasan	Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dalam "Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanakaan, dan pengawasan", dalam hal ini keselarasan berarti dokumen perencanaan selaras secara substansi, arah kebijakan, dan terintegrasi dengan perencanaan nasional (RPJMN dan RKP).	Satu Tahun
Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan adalah bukti-bukti suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (Permendagri No. 10 Tahun 2018)	Satu Tahun
Penganggaran	Penganggaran	Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan untuk pendukung pelaksanaan kinerja. (Permendagri No. 18 Tahun 2021)	Satu Tahun
Penelitian	Penelitian	[K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.	Satu Tahun
Pengembangan	Pengembangan	[K01543] Pengembangan adalah Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.	Satu Tahun
Inovasi	Inovasi	[K00607] Inovasi adalah Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.	Satu Tahun
Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk membangun daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya di Daerah. (Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Satu Tahun
Sinergi	Sinergi	Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. (Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023)	Satu Tahun
Keterhubungan	Keterhubungan	Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2021, keterhubungan berarti perencanaan kinerja harus disusun secara terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, agar tujuan strategis organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.	Satu Tahun
Rencana Aksi	Rencana Aksi	Rencana aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Atau, dapat didefinisikan sebagai "urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik, agar strategi berhasil". (https://en.wikipedia.org/)	Satu Tahun
Riset	Riset	[K01900] Riset adalah Kegiatan kreatif yang dilakukan dengan sistematis untuk menambah pengetahuan (stock of knowledge), dan pemanfaatan pengetahuan ini untuk merancang penerapan baru (to devise new applications). Termasuk di dalamnya kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan; yang bersifat kebaruan (novelty), kreatif, ketidakpastian, sistematis dan dapat direproduksi.	Satu Tahun
Naskah Kebijakan	Naskah Kebijakan	Naskah Kebijakan adalah suatu naskah yang memberikan deskripsi terhadap suatu isu tertentu secara holistik dan komprehensif berdasarkan suatu penelitian, kajian dan/atau telaah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk melakukan tindakan yang harus diputus dan dijalankan oleh pemerintah. (Permenko Marves No. 12 Tahun 2018)	Satu Tahun
Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Permendagri No. 18 Tahun 2021)	Satu Tahun

Produk	Ketersediaan	Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy)	Ya	27 Februari 2026
Digital (Softcopy)	Ya	27 Februari 2026
Data Mikro	Tidak	-

Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Bandung 2025