Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#78521

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan

2025

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat Lengkap

Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bkpsdm@bandungkab.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

-

Nama PJ Teknis

Abi Basarah, S.T., M.Si.

Jabatan

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat

Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bkpsdm@bandungkab.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, diperlukan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, serta perumusan program yang berbasis pada bukti. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung sebagai instansi yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan aparatur sipil negara perlu menyusun data yang dapat mencerminkan capaian kinerja serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk itu, pada tahun 2025, BKPSDM Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan statistik yang berjudul “Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung”, yang bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan informasi penting terkait indikator-indikator kinerja utama yang merefleksikan kualitas kinerja kelembagaan. Adapun variabel yang dikompilasi dalam kegiatan ini meliputi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik, serta Indeks Tata Kelola Manajemen ASN.

Ketiga variabel tersebut merupakan indikator strategis yang tidak hanya mencerminkan performa internal BKPSDM, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berfokus pada birokrasi yang adaptif, efektif, dan berintegritas.

Tujuan Kegiatan

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi terkait indikator kinerja utama BKPSDM Kabupaten Bandung, khususnya nilai AKIP, persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik, dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN. 2. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja instansi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 3. Mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis di bidang kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

20 Januari 2025 - 27 Januari 2025

Desain

20 Januari 2025 - 27 Januari 2025

Pengumpulan Data

1 Mei 2025 - 5 Januari 2026

Pengolahan Data

6 Januari 2026 - 13 Januari 2026

Analisis

14 Januari 2026 - 31 Januari 2026

Diseminasi

1 Februari 2026 - 31 Maret 2026

Evaluasi

30 Maret 2026 - 30 Maret 2026

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 6 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah	Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.	1 (satu) tahun
Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.	1 (satu) tahun
Aparatur Sipil Negara (ASN)	[K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN)	[K00147] Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	1 (satu) tahun
Manajemen ASN	Manajemen ASN	Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017,	1 (satu) tahun
Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian	Serangkaian kegiatan pengelolaan ASN yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.	1 (satu) tahun
Diklat	Diklat	Pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2011.	1 (satu) tahun