Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kemantren Wirobrajan 2024

Survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan umum pemerintahan dibuat dengan latar belakang untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, survei ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab atas layanan yang diberikan.
Data yang diperoleh dari survei membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti, memungkinkan perencanaan serta implementasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Survei juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan masukan mereka secara langsung, yang pada gilirannya dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat partisipasi publik.
Dengan survei kepuasan, pemerintah dapat secara periodik mengevaluasi kinerja pelayanan publik dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan. Survei ini juga membantu dalam mengidentifikasi isu atau keluhan yang sering muncul dari masyarakat, memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap masalah-masalah yang ada. Selain itu, data dari survei digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas berbagai aspek pelayanan publik, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan hasil layanan.
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :
a. Diketahuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
b. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
c. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
d. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
e. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan (Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana SKM).
f. Diketahuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana SKM.
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kemantren Wirobrajann Kota Yogyakarta dijadikan tolok ukur untuk mengetahui kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Kemantren dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hasil pengukuran SKM dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah /Unit Kerja untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pengguna jasa layanan, maka Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan melakukan pengukuran SKM secara rutin sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Pegawai/ASN di Kemantren Wirobrajan kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

Tujuan dari kegiatan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat adalah : a. Untuk mengetahui dan mengukur tingkat kinerja unit pelayanan di Kemantren Wirobrajan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. b. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur peyelenggara pelayanan publik. c. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan masyarakat (IKM) melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur Kemantren Wirobrajan. d. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan. Kemantren Wirobrajan. e. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. f. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. g. Sebagai umpan balik untuk memperbaiki layanan.