Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statistik (Sipedet Cantik) 17 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pemda DIY mempunyai kewenangan khusus dalam pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang, kelembagaan, kebudayaan, dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan seperti tertuang dalam Bab IV Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Hal tersebut yang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dari suatu perencanaan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.Persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 15,86% pada tahun 2022 menjadi kabupaten tengan tingkat kemiskinan tertinggi nomor 2 (dua) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdapat 7 kapanewon lokus prioritas penanganan kemiskinan dari 15 kapanewon di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlunya data yang akurat dan terkini menjadi bagian yang penting dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta ketepatsasaran penerima manfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan penangulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun indikator untuk data sosial ekonomi guna mengatasi permasalahan data untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul menyusun indikator untuk data sosial ekonomi guna mengatasi permasalahan data untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan pendataan sosial ekonomi tahun 2024 yang didanai melalui Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024. Kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi dengan menggunakan aplikasi Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statisti (Sipedet Cantik) dalam kerangka kerja Desa Cinta Statistik dalam upaya penyediaan data kalurahan/desa yang berkualitas dan komprehensif. Adapun data yang dihasilkan dapat memetakan permasalahan dan dapat menyusun kebijakan dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan dari pendataan ini adalah Untuk menyediakan informasi komprehensif tentang populasi secara menyeluruh meliputi profil data individu, aspek sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terhubung dengan data induk kependudukan yang terperinci.Dengan memiliki akses ke informasi yang luas dan terperinci mengenai penduduk, pemerintah atau lembaga terkait dapat melakukan analisis mendalam terkait dengan kebutuhan, tantangan, dan kondisi masyarakat di berbagai tingkatan, dari tingkat individu hingga tingkat desa atau kelurahan. Informasi ini penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Kegiatan ini juga membantu dalam perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, pengembangan program, serta alokasi dana yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.