Survei Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kota Tangerang Selatan 2023

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Survei kepuasan Pelayanan ini dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Survei kepuasan masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, unit pelayanan publik adalah unit kerja/ kantor pelayanan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Sedangkan, unsur survei kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (PermenpanRB 2014).
Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi menjadi suatu komoditi yang sangat berharga bagi suatu daerah untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk pemerintah daerah) secara berkelanjutan di era globalisasi.
Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam memenuhi upaya tersebut diperlukan peningkatan dan pengembangan berbagai macam cara agar pelayanan yang diberikan tepat, jelas dan nyata sehingga pemberian pelayanan dapat berlangsung secara efisien, efektif, transparan, bersih dan bertanggungjawab.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan melakukan perubahan pola pikir ke arah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana teknologi informasi secara efektif untuk menunjang pelayanan publik dengan mengembangkan e-government agar informasi dan layanan publik dapat secara mudah diakses secara online, mengoptimalkan e-procurement, dan pelayanan multimedia center untuk memudahkan dalam mengakses informasi kepegawain melalui internet .

Tujuan penyusunan dokumen survei kepuasan pelayanan manajeman ASN BKPSDM Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan survei kepuasan pelayanan sebagai hasil penilaian terhadap kinerja dinas dalam hal pelayanan 2. Memberikan pedoman sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja BKPSDM Kota Tangerang Selatan