Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Gresik

Penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas, berdasar pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dibutuhkan untuk (a) terwujudnya pemahaman yang sama tentang pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PKSK; (b) meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS pada instansi sosial provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota; dan (c) tersedianya data PMKS dan PSKS yang lengkap dan akurat. Hasil Pendataan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi: (a) rehabilitasi sosial; (b) jaminan sosial; (c) pemberdayaan sosial; (d) perlindungan sosial dan (e)penanggulangan kemiskinan.

Total keseluruhan penyandang disbilitas