Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2023 2023

Pelayan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedur tidak berbelit-belit akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan, penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang terbagi kedalam unit-unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima layanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa maupun media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidak percayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pencari layanan. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan survei kepuasan masyarakay yang merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Data SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanannya, Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan RB melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik Mengamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk aktif melakukan pengumpulan persepsi pengguna layanan (masyarakat) terhadap pelayanan yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanannya selanjutnya sebagai bahan peningkatan jasa pelayanan yang dilakukan.
Berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 bahwa penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, tuntutan untuk selalu berupaya melakukan perbaikan pelayanan Kepada para pengguna jasa merupakan suatu kewajiban baik bagi regulator dan operator Tranportasi, yang menyangkut Pelayanan, Keselamatan, Keamanan, Peningkatan aksebilitas serta Konektifitas saranan dan prasarana Transportasi, salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu pelayanan publik adalah dengan melakukan survei Kepuasan masyarakat pengguna tersebut, dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka kantor Dinas Perhubungan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dengan metode pembagian kuisioner kepada pengguna jasa dengan menggunakan Link Google Form.

Survei Kepuasaan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sehingga diperoleh nilai/tingkat kepusan masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan nilai kepuasan masyarakat pada tahun berikutnya dan untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Dinas Perhubungan kepada masyarakat dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.