Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Nasional

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pangan Nasional

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Telepon:	(021) 7807377
Faksimile:	(021) 7807377
Email:	pusdatin@badanpangan.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Eselon 2:	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Eni Nurkhayani, STP, MSE
Jabatan:	Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya
Alamat:	Jl. Harsono Rm No. 3, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550
Telepon:	08111010925
Faksimile:	-
Email:	direktoratppskmp@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai secara terpadu. Salah satu bentuk penyelenggaraan keamanan pangan tersebut adalah pengawasan keamanan pangan, yang pada pelaksanaannya, dibagi antara pangan olahan dan pangan segar. Lebih lanjut dalam UU Pangan Pasal 108 ayat 3 (c), lembaga negara yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pangan, yang dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional, diberi kewenangan dalam melakukan pengawasan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Mengingat bahwa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar khususnya pengawasan pre-market telah dilaksanakan oleh Kementerian teknis, maka Badan Pangan Nasional melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pengawasan keamanan pangan segar. Penyelenggaraan keamanan pangan segar dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, khususnya ke dalam Kegiatan Prioritas Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan dengan indikator kinerja Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) dan target kinerja tahun 2025 adalah 61 dan tahun 2029 adalah 65. IKPS adalah indikator atau ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan pangan segar, khususnya pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan berdasarkan berbagai aspek pengawasan dan pengendalian keamanan pangan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana sistem keamanan pangan segar telah diterapkan dengan baik pada suatu wilayah atau sektor, yang dapat dipergunakan untuk: a) mengukur kinerja pemerintah dalam pengawasan keamanan pangan segar; b) menilai tingkat penerapan standar keamanan pangan segar; c) menjadi dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan; dan d) membandingkan capaian antar waktu atau antar wilayah. Saat ini, indikator IKPS masih dipergunakan untuk analisis indeks keamanan pangan segar tingkat provinsi yang kemudian di-generate menjadi IKPS nasional. Selanjutnya, untuk pengembangan kebijakan di wilayah di bawahnya, perlu dilakukan identifikasi dan penetapan indicator IKPS tingkat Kabupaten/Kota.

Tujuan Kegiatan
Mengukur kinerja pemerintah dalam pengawasan keamanan pangan segar; Menilai tingkat penerapan standar keamanan pangan segar; Menjadi dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan; dan Membandingkan capaian antar waktu atau antar wilayah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Validasi dan Verifikasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota
2. Pendidikan

   Rata-rata tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan Provinsi selama 3 tahun terakhir
3. Output registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Produksi Dalam Negeri Ukuran Kecil (PSAT-PDUK)

   Produk yang telah mendapatkan nomor registrasi PSAT PDUK dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Kabupaten/Kota
4. Kelayakan sanitasi

   Persentase rumah tangga menurut Provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak
5. Output registrasi pangan Sertifkat Izin Keamanan PSAT/Health Certificate

   Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan nomor izin dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi
6. Hasil Uji Laboratorium

   Sampel uji PSAT dan PSAI yang diambil secara representatif dari suatu populasi untuk dilakukan pengujian di laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui kandungan serta menentukan kesesuaian dengan standar keamanan dan mutu pangan secara kuantitatif
7. Akses terhadap air minum

   Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak
8. Kasus penyakit - Diare

   Individu yang mengalami gejala diare dan mendapatkan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
9. Output registrasi pangan Sertifikat Izin Rumah Pengemasan/ Packing House

   Rumah pengemasan yang menghasilkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman dan/atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi
10. Output registrasi pangan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam (PSAT-PD)

    Produk yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT-PD dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi
11. Pelaku Usaha Pangan

    Pelaku usaha pangan berdasarkan kepemilikan Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait pangan
12. Sebaran penduduk

    Sebaran penduduk pada suatu Provinsi
13. Kepemilikan kulkas

    Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dengan Kepemilikan Aset Berupa lemari es/kulkas
14. Hasil Uji Rapid Test Kit

    Sampel uji PSAT dan PSAI yang diambil secara representatif dari suatu populasiI untuk dilakukan pengujian menggunakan Rapid Test Kit dengan tujuan mengetahui kesesuaian dengan standar keamanan secara kualitatif
15. Output registrasi pangan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)

    Unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi
16. Output registrasi pangan Nomor Kontrol Veteriner

    Sarana dan produk pangan yang telah mendapatkan nomor izin NKV
17. Regulasi Keamanan Pangan

    Dokumen hukum mencakup Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang memuat peraturan terkait penjaminan keamanan pangan
18. Sumber Daya Manusia Keamanan Pangan

    Sumber daya manusia terlatih yang menangani penjaminan keamanan pangan segar
19. Sebaran pasar

    Jumlah pasar yang tersedia di suatu Provinsi
20. Kelembagaan

    Sistem manajemen pengawasan keamanan pangan daerah sesuai kriteria pada Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023

Indikator Kegiatan

1. Skor Lembaga yang mempunyai akses OSS

   Lembaga yang telah menerbitkan rekomendasi registrasi izin edar PSAT-PDUK di aplikasi Online SIngle Submission (OSS)
2. Skor Sumber Daya Manusia Pangan

   Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kecukupan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) yang menangani keamanan pangan segar berdasarkan sebaran pasar di suatu wilayah.
3. Skor Kasus Penyakit Bawaan Makanan

   Nilai sebaran (quartile) rasio jumlah kasus KLB (3 tahun terakhir) (Kemenkes) terhadap jumlah penduduk (BPS)
4. Skor Registrasi Pangan

   Output registrasi pangan tingkat Provinsi, mencakup izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Pangan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), Health Certificate (HC), Izin Rumah Pengemasan (PH), dan Sertifikat Penerapan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT).
5. Indeks Keamanan Pangan Segar

   Indikator atau ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan pangan segar, khususnya pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan berdasarkan berbagai aspek pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.