Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.020

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. AW Soemarmo No 46B, Kembaran Kulon, Kabupaten Purbalingga

Telepon:	(0281) 894896
Faksimile:	-
Email:	dinrumkim@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	WAHYUNINGSIH SUPRAPTI, ST
Jabatan:	Kepala Bidang Permukiman
Alamat:	Jl. AW Soemarmo No 46B, Kembaran Kulon, Purbalingga
Telepon:	0281-894896
Faksimile:	-
Email:	dinrumkimpurbalingga@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Purbalingga, sebagai salah satu entitas administratif di Provinsi Jawa Tengah, mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sektor perumahan. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai status, karakteristik, dan kebutuhan permukiman di wilayah ini. Perubahan pola hidup, urbanisasi, dan dinamika ekonomi lokal memainkan peran kunci dalam membentuk struktur permukiman di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, untuk merencanakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sangat penting untuk memiliki data yang akurat dan terkini mengenai kondisi permukiman di seluruh wilayah kabupaten. Salah satu aspek permukiman adalah masih adanya kawasan permukiman kumuh di Purbalingga, maka dari itu Bupati Purbalingga mengeluarkan SK baru penetapan lokasi perumahan kumuh di Kabupaten Purbalingga SK No. 640/212 Tahun 2021. Dengan merinci latar belakang ini, diharapkan kompilasi data permukiman di Kabupaten Purbalingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan permukiman yang berdaya guna, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, data yang terkumpul juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan wilayah dan perumahan di masa depan.

Tujuan Kegiatan
Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data permukiman di Kabupaten Purbalingga guna menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan wilayah. Menentukan kebutuhan perumahan masyarakat berdasarkan pertumbuhan penduduk dan dinamika ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Menganalisis distribusi permukiman untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh

   Rumah tangga yang menghuni kawasan permukiman dalam kategori kumuh
2. Kawasan Permukiman Kumuh

   Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan....
3. Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani

   Kawasan kumuh yang ditangani atau yang tertangani
4. Kewenangan Kawasan Permukiman Kumuh

   Hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak terkait dalam mengelola, menata, serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh agar menjadi layak huni.
5. Kawasan Permukiman Perkotaan

   Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pekoataan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
6. Sisa Kawasan Permukiman Kumuh

   Kawasan permukiman yang masih memenuhi kriteria pemukiman kumuh atau tidak layak huni dan belum mendapatkan intervensi atau tindakan perbaikan.
7. Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh

   Bangunan rumah yang terdapat di kawasan permukiman dalam kategori kumuh
8. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

   Kawasan kumuh perkotaan yang ditangani atau yang tertangani

Indikator Kegiatan

1. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

   Wilayah permukiman kumuh yang telah ditangani atau diberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kondisi kumuh yang ada di dalamnya
2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani

   Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh
3. Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh

   Ukuran atau area dari kawasan permukiman yang masih memenuhi kriteria pemukiman kumuh atau tidak layak huni dan belum mendapatkan intervensi atau tindakan perbaikan.
4. Luas Kawasan Permukiman Perkotaan

   Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pekoataan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
5. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

   Jumlah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SK No. 640/212 Tahun 2021....
6. Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh

   Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan Luas kawasan perkotaan
7. Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh

   Jumlah bangunan rumah yang terdapat di kawasan permukiman dalam kategori kumuh
8. Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh

   Jumlah rumah tangga yang menghuni kawasan permukiman dalam kategori kumuh
9. Persentase Peningkatan Kawasan Perkotaan Tidak Kumuh

   Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya
10. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani

    Luas Kawasan kumuh perkotaan yang sudah tertangani sesuai SK Kawasan Kumuh
11. Luas Kawasan Permukiman Kumuh

    Luas kawasah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SK No. 640/212 Tahun 2021....