SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT/INVESTOR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa tugas pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat adalah mensejahterakan masyarakat, menyelenggarakan ketertiban dan memberikan keadilan, dengan melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui peningkatan investasi, dengan meningkatnya investasi, akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan investasi, antara lain:
- Penyediaan infrastruktur yang memadai,
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang harus ditopang oleh pelayanan yang baik terhadap calon investor yang akan menanamkan investasinya.
Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan, mudah dilaksanakan secara tidak diskriminatif.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan baku penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Untuk mengukur kinerja aparatur pada PTSP di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT”.
Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) maka DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pedoman umum sebagaimana diatur dalam Kepuasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur PTSP di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna pelayanan perizinan dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus complain terhadap pelayanan yang terlah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.