Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi di Jawa Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl.Kawaluyaan Indah Raya No.6 Bandung 40286

Telepon:	02287353565
Faksimile:	02287353565
Email:	dlh@jabarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Ir. H. Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.soc.sc
Eselon 2:	Dr. Prima Mayaningtias

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	NIta Nilawati Walla, S.P., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan
Alamat:	Jl.kawaluyaan Indah Raya No.6 Bandung 40286
Telepon:	02287353565
Faksimile:	02287353565
Email:	dlh@jabarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Unit Pengaduan dan Sanksi Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaduan dan sanksi administrasi meliputi pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan data pengaduan dan sanksi administrasi, pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, evaluasi hasil dari verifikasi lapangan untuk menentukan status pengenaan sanksi, pengawasan ketaatan terhadap sanksi administrasi dan penyusunan status penaatan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit pengaduan dan sanksi administrasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengaduan dansanksi administrasi, pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan sanksi administrasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit pengaduan dan sanksi administrasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengaduan dan Sanksi Administrasi diperlukan dukungan dalam anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terakit tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi pengelolaan pengaduan dan sanksi administrasi, sengketa lingkungan dan pidana lingkungan serta pengembangan instrumen hukum lingkungan.

Tujuan Kegiatan
Unit Pengaduan dan Sanksi Administrasi melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan dengan tujuan: Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data pengaduan dan sanksi Administrasi, Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Evaluasi hasil verifikasi lapangan untuk menentukan status pengenaan sanksi Pengawasan ketaatan terhadap Sanksi Administrasi Penyusunan status penaatan hukum lingkungan melalui Sanksi Administrasi

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 9

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pihak yang Berwenang

   "Pihak yang berwenang" merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, atau menjalankan fungsi tertentu, biasanya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku.
2. Tanggal Pengaduan

   Tanggal pengaduan adalah tanggal ketika keluhan atau laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Ini adalah hari ketika proses pengaduan dimulai dan biasanya dicatat dalam dokumen pengaduan.
3. Pengaduan/Laporan

   "Pengaduan" dalam bahasa Indonesia berarti keluhan atau laporan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang mengenai suatu masalah, pelanggaran, atau ketidakpuasan. Ini bisa berupa laporan tindakan kriminal, keluhan terhadap pelayanan publik, atau laporan pelanggaran lainnya. Masyarakat dapat menyampaikan....

Indikator Kegiatan

1. Nama Perusahaan yang Diadukan

   Nama perusahaan adalah nama resmi yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu bisnis. Nama perusahaan berfungsi sebagai identitas hukum perusahaan dan sebagai brand yang melekat pada bisnis.