Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.014

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Onje 1b. Purbalingga

Telepon:	0281-891098
Faksimile:	-
Email:	bakeuda@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ardiansyah, S.T., M.M.
Jabatan:	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan
Alamat:	Jl. Onje No. 4 Purbalingga
Telepon:	(0281) 891098
Faksimile:	-
Email:	bakeuda@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga. Kontribusi PBB sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan "Kompilasi Produk Administrasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purbalingga." Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi tonggak penting dalam upaya menyelaraskan berbagai regulasi terkait perpajakan di Indonesia. Di Kabupaten Purbalingga, implementasi UU ini memegang peranan sentral dalam menata sistem perpajakan lokal, termasuk pula dalam pengumpulan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kaitannya dengan kompilasi data PBB mengindikasikan perlunya keselarasan antara peraturan perpajakan nasional dan penerapannya di tingkat lokal guna memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan serta penggunaan data PBB untuk kepentingan pembangunan daerah. Kompilasi data administrasi PBB memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Ini membantu pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan strategi yang lebih tepat dalam mengoptimalkan penerimaan PBB. Kompilasi data administrasi PBB juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkompilasi dengan baik akan dapat diakses oleh publik, memungkinkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PBB. Dengan melaksanakan kegiatan "Kompilasi Produk Administrasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purbalingga," diharapkan Kabupaten Purbalingga dapat mencapai tingkat pengelolaan PBB yang lebih optimal, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan akurasi data. Memudahkan pemantauan dan evaluasi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Telepon/sarana komunikasi lainnya

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Terbayar

   Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak
2. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

   Potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB
3. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

   Orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Indikator Kegiatan

1. Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak

   Perbandingan jumlah Pajak Bumi Bangunan (PBB) terbayar dengan jumlah potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB)
2. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

   Jumlah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Jumlah Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang terbayar

   Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak
4. Jumlah Pajak Bumi Bangunan (PBB)

   Potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB