Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.017

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Onje 1b. Purbalingga

Telepon:	0281-891098
Faksimile:	-
Email:	bakeuda@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. Muhammad Zainudin
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset
Alamat:	Jl. Onje No. 4 Purbalingga
Telepon:	(0281) 891098
Faksimile:	-
Email:	bakeuda@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Tanah menjadi aset yang sangat strategis bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga, dalam mendukung berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan tanah milik pemerintah daerah menjadi krusial. Dalam hal ini, dilakukan kegiatan "Kompilasi Produk Administrasi Data Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga." Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah sebagai upaya untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah. Implementasi peraturan ini di Kabupaten Purbalingga menjadi penting karena wilayah tersebut membutuhkan pembaruan dalam pengelolaan tanah yang lebih terstruktur dan teratur. Salah satu aspek implementasi yang relevan adalah kaitannya dengan kompilasi data tanah milik Pemda, yang akan membantu dalam mengidentifikasi kepemilikan tanah secara lebih akurat serta memperkuat tata kelola tanah di tingkat lokal. Kompilasi data administrasi tanah milik pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan menyusun data secara terstruktur, pemerintah daerah dapat mengelola perizinan, sertifikat kepemilikan, dan informasi terkait tanah dengan lebih mudah dan efisien. Kompilasi data administrasi tanah juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tanah. Dengan memiliki data yang terkompilasi dengan baik, informasi dapat diakses oleh publik, mendorong kontrol sosial, dan memastikan pertanggungjawaban yang baik terkait pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah. Dengan memiliki data administrasi tanah yang lengkap dan akurat, pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Informasi tersebut membantu dalam mengidentifikasi potensi pengembangan, peningkatan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan ketersediaan data yang akurat. Memudahkan pemantauan dan evaluasi tanah milik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Telepon/sarana komunikasi lainnya

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Bersertifikat

   Bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat kepemilikan.
2. Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah

   Bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Bersertifikat

   Jumlah bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat kepemilikan.
2. Luas Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Bersertifikat

   Luas bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat kepemilikan.
3. Luas Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah

   Luas Bidang Tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah
4. Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah

   Jumlah Bidang Tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah
5. Persentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah Bersertifikat

   Perbandingan Jumlah Bidang Tanah Pemda Bersertifikat dengan Luas Bidang Tanah Milik Pemda