Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.034

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. AW Soemarmo No 46B, Kembaran Kulon, Kabupaten Purbalingga

Telepon:	(0281) 894896
Faksimile:	-
Email:	dinrumkim@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ARIS BUDI NUGROHO, S.STP
Jabatan:	Kepala Bidang Pertanahan
Alamat:	Jl. AW Soemarmo No 46B, Kembaran Kulon, Purbalingga
Telepon:	0281-894896
Faksimile:	-
Email:	dinrumkimpurbalingga@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Di Kabupaten Purbalingga ada sebanyak 15 Kelurahan yang mempunyai tanah eks bengkok dimana tanah itu merupakan tanah desa yang telah berubah statusnya menjadi tanah kelurahan, yang pengelolaannya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain/ pihak selain pemerintah daerah. Salah satu tugas kegiatan pertanahan adalah pengadministrasian pertanahan yang dimana digunakan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui untuk mengelola dan mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).Dengan merinci latar belakang ini, diharapkan kompilasi data pertanahan di Kabupaten Purbalingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan pertanahan yang berdaya guna, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, data yang terkumpul juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan wilayah dan perumahan di masa depan.

Tujuan Kegiatan
Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pertanahan di Kabupaten Purbalingga guna menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan wilayah. Menginventarisir bidang tanah Eks Bengkok yang belum termanfaatkan secara optimal

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok

   Perselisihan atau konflik yang terjadi terkait kepemilikan, penggunaan, atau status hukum tanah yang sebelumnya berstatus tanah bengkok
2. Tanah Milik Pemda (Eks-Bengkok) yang Dimanfaatkan

   Tanah eks bengkok yang dimanfaatkan masyarakat melalui proses lelang dan mekanisme sewa
3. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok

   Status penyelesaian dari perselisihan atau konflik yang terjadi terkait kepemilikan, penggunaan, atau status hukum tanah yang sebelumnya berstatus tanah bengkok
4. Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya

   Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
5. Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)

   Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
6. Rencana Pengadaan Tanah

   Rencana kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rencana Pengadaan Tanah

   Jumlah rencana kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Luas Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)

   Luas tanah milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan
3. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok

   Jumlah perselisihan atau konflik yang terjadi terkait kepemilikan, penggunaan, atau status hukum tanah yang sebelumnya berstatus tanah bengkok
4. Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)

   Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok
5. Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu

   Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah rencana pengadaan tanah
6. Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya

   Jumlah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
7. Luas Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan

   Luas tanah eks bengkok yang dimanfaatkan masyarakat melalui proses lelang dan mekanisme sewa