Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.0000.020

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, RT/RW 02/03, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Telepon:	Whatsapp Contact Center : 0811-895-6767
Faksimile:	-
Email:	info@kemenparekraf.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Kebijakan Strategis
Eselon 2:	Direktur Manajemen Strategis

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dwi Wahyuni
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Madya
Alamat:	Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 47 48, RT.3/RW.3, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770
Telepon:	081294207775
Faksimile:	-
Email:	dwi.wahyuni@kemenparekraf.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) merupakan inisiatif yang dibangun dalam upaya meningkatkan kesadaran nasional untuk membentuk ekosistem kepariwisataan yang memiliki keberlanjutan dan ketahanan tinggi, sehingga mengakselerasi pembangunan kepariwisataan nasional serta diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pariwisata Indonesia di tingkat global. Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional merupakan wadah untuk mengukur besaran peran Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem kepariwisataan yang mengacu pada turunan indikator Travel & Tourism Development Index (TTDI) Global (versi WEF) yang relevan. Kebijakan dan inovasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait destinasi, pengembangan SDM, promosi, pengembangan fasilitas, dan pengelolaan destinasi dapat mendorong perbaikan peringkat TTDI Indonesia secara global maka dari itu perlu dilakukan pengukuran kepariwisataan nasional melalui Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN). Pelaksanaan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat:Memetakan prospek potensi pembangunan pariwisata pada tingkat nasional, sebagai acuan dalam pembuatan program pengembangan pariwisata di Indonesia.Meningkatkan kesadaran nasional terkait ekosistem pembentuk pembangunan pariwisata di tingkat provinsiMendorong peningkatan peringkat Indonesia pada. Kerangka penilaian IPKN mendatang akan menggunakan indikator yang bersumber dari data sekunder ditambah dengan penggunaan survey opini publik pada data primer. Indikator sekunder yang berjumlah 64 bersumber dari Kementerian/Lembaga dan institusi lainnya yang terkait, Hal ini berbeda dengan kerangka penilaian IPKN sebelumnya yang hanya menggunakan data sekunder. Pada IPKN 2024, terdapat penambahan 3 (tiga) indikator yang bersumber dari data sekunder dan penambahan 32 (tiga puluh dua) indikator yang bersumber dari data primer atau berasal dari survey opini publik. Dengan demikian, pada kerangka kerja IPKN kedepan terdapat perubahan yang semula 61 indikator berubah menjadi 96 indikator yang terdiri atas 64 indikator sekunder dan 32 indikator primer. Berdasarkan gambaran diatas, dalam mendukung pelaksanaan IPKN 2024 diperlukan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) untuk mendapatkan data indikator sekunder dari Kementerian/Lembaga dan sumber data lainnya yang terkait, yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan data lebih lanjut sesuai dengan metodologi perhitungan indeks. Dengan demikian, pelaksanaan perhitungan indeks IPKN ini, akan menghasilkan dampak yang positif dalam pembangunan kepariwisataan tingkat nasional, sehingga kedepannya akan selaras dengan proses pengukuran pembangunan kepariwisataan pada tingkat global sebagaimana dalam kerangka TTDI. 

Tujuan Kegiatan
Tujuan pelaksanaan Kompilasi Data Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) adalah untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional dibentuk untuk menumbuhkan kesadaran nasional akan pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan di Indonesia; mengukur besaran peran Pemerintah Daerah, dan mendukung peningkatan peringkat TTDI Indonesia. Selain itu, IPKN ini digunakan sebagai tolok ukur pembangunan kepariwisataan di daerah melalui peran penting dari pemerintah daerah dan unsur kepariwisataan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun konektivitas kepariwisataan agar mampu berjalan secara kolaboratif dan integeratif, sehingga dapat memberikan dampak positif di masa mendatang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : Koordinasi dengan Produsen Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rasio Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Melakukan Kegiatan Wisata Budaya

   Angka yang menggambarkan rasio perjalanan wisatawan nusantara yang melakukan kegiatan wisata budaya ke Provinsi tujuan.
2. Investasi dalam Energi dan Infrastruktur Ramah Lingkungan

   Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam pendanaan dan subsidi investasi pada energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan (ramah lingkungan).
3. Jumlah Penyelenggaraan Event

   Angka yang menggambarkan Indikator Jumlah Penyelenggaraan Event yang berskala daerah, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di suatu provinsi.
4. Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Budaya Popular

   Angka yang menggambarkan total pencarian di internet terkait daya tarik wisata budaya popular di suatu provinsi.
5. Produksi Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)

   Angka yang menggambarkan total emisi gas rumah kaca dilihat dari kandungan CO2 yang telah dinormalisasikan ke dalam skala 1-7.
6. Tingkat Kemiskinan

   Angka yang menggambarkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran kurang dari garis kemiskinan
7. Rasio Penumpang Kapal Pelayaran per Populasi

   Rasio banyaknya penumpang kapal pelayaran dibandingkan dengan populasi
8. Rasio Kawasan Hutan Lindung

   Angka yang menggambarkan rasio kawasan hutan lindung dengan luas keseluruhan Provinsi.
9. Indeks Kualitas Air Laut

   Angka yang menggambarkan kondisi kualitas air laut di provinsi.
10. Jumlah Kekayaan Warisan Budaya Tak Benda

    Angka yang menggambarkan jumlah kekayaan warisan budaya tak benda yang dimiliki dan terdaftar di provinsi.
11. Efisiensi Pelayanan Transportasi Umum

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi umum (seperti: bis, kereta api, kereta bawah tanah, taksi, angkutan umum, dll).
12. Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Alam Popular

    Angka yang menggambarkan total pencarian di internet terkait daya tarik wisata alam popular di suatu provinsi.
13. Persentase Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

    Angka yang menggambarkan persentase energi terbarukan dibandingkan dengan energi fosil dalam sumber bauran energi primer yang telah dinormalisasikan ke dalam skala 1-7
14. Tingkat Cakupan Mesin ATM per 100.000 Populasi

    Angka yang menggambarkan tingkat cakupan mesin ATM yang membandingkan jumlah ketersediaan mesin ATM di provinsi per 100.000 penduduk.
15. Jumlah situs budaya warisan dunia (Standar UNESCO)

    Angka yang menggambarkan jumlah situs warisan budaya yang terdaftar di UNESCO.
16. Pengawasan Terkait Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap sejauh mana perusahaan-perusahaan memperhitungkan dampak proses produksi terhadap lingkungan dan alam.
17. Lama Perjalanan Wisatawan Nusantara

    Angka yang menggambarkan rata-rata lama perjalanan wisatawan nusantara (jumlah malam per perjalanan) berdasarkan provinsi tujuan.
18. Perlindungan yang Memadai Terhadap Warisan Budaya

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap upaya Pemerintah Provinsi anda dalam melindungi warisan budaya.
19. Rasio Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Melakukan Kegiatan Wisata Alam

    Angka yang menggambarkan rasio perjalanan wisatawan nusantara yang melakukan kegiatan Wisata Alam ke Provinsi tujuan.
20. Kualitas Infrastruktur Jalan

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap kualitas infrakstruktur jalan yang ada di Provinsi mereka.
21. Jumlah Stadion Olahraga Standar Nasional dan Internasional (FIFA)

    Angka yang menggambarkan jumlah stadion olah raga yang dimiliki oleh Provinsi dengan standar nasional dan Internasional (FIFA).
22. Perlindungan yang Memadai Terhadap Alam

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam melindungi lingkungan dan alam.
23. Densitas Kamar Hotel per 100 Populasi

    Rasio banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu baik kamar yang terisi maupun tidak terisi, tetapi tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel, dan kamar untuk kantor dibandingkan dengan 100 populasi.
24. Persentase Penduduk Usia Muda yang Sedang Tidak Sekolah atau Mengikuti Pelatihan (Not in Education, Employment or Training – NETT)

    Angka yang menggambarkan proporsi penduduk usia muda yang tidak sedang bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan (NEET).
25. Densitas Kamar Akomodasi Lainnya per 100 Populasi

    Rasio banyaknya kamar akomodasi bukan hotel berbintang yang tersedia untuk tamu baik kamar yang terisi maupun tidak terisi, tetapi tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel, dan kamar untuk kantor dibandingkan dengan 100 populasi.
26. Akses Masyarakat pada Transportasi Umum

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap akses masyarakat di Provinsi mereka pada transportasi umum (seperti: bis, kereta api, taksi, angkutan umum, dll).
27. Kesetaraan dalam Mendapatkan Kesempatan Bekerja

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap perusahaan-perusahaan di Provinsi mereka dalam memberikan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan; mereka yang berasal dari latar belakang agama, etnis atau ras minoritas; penyandang disabilitas; dan kaum marjinal lainnya.
28. Rasio Cakupan Kawasan Hutan Lindung

    Angka yang menggambarkan persentase total cakupan kawasan lindung dibagi total wilayah di provinsi.
29. Musim Kedatangan Wisatawan Nusantara

    Angka yang menggambarkan tingkat konsentrasi musiman kedatangan wisatawan nusantara di suatu provinsi.
30. Ketersediaan Perusahaan Rental Kendaraan yang Terdaftar

    Angka yang menggambarkan jumlah perusahaan rental kendaraan yang terdaftar pada OSS dengan kode KBLI 77100.
31. Tutupan Lahan yang Berkurang (Angka Deforestasi)

    Angka yang menggambarkan luas tutupan lahan yang berkurang akibat deforestasi dalam satu tahun pada wilayah Indonesia, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
32. Indeks Kualitas Udara

    Angka yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah.
33. Rasio Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

    Angka yang menggambarkan rasio penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (BPJS).
34. Jumlah Situs Alam Warisan Dunia (Standar UNESCO)

    Angka yang menggambarkan jumlah situs alam warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO.
35. Layanan Pariwisata yang Memadai

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap penyediaan layanan hotel, restoran, dan kegiatan rekreasi di Provinsi mereka.
36. Rasio Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)

    Angka yang menggambarkan rasio KaTa Kreatif didapatkan dari jumlah Kabupaten/Kota Kreatif dibandingkan dengan jumlah Kabupaten dan Kota dalam satu provinsi.
37. Jumlah Sebaran Tumbuhan dan Satwa Liar

    Angka yang menggambarkan jumlah sebaran tumbuhan dan satwa liar yang diketahui.
38. Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi, dan Makan Minum

    Angka yang menggambarkan kontribusi sektor pariwisata yang diukur melalui persentase PDRB dari sektor penyediaan akomodasi serta makan minum terhadap total PDRB.
39. Rasio Universitas Unggulan

    Angka yang menggambarkan rasio jumlah universitas terakreditasi A, B, Unggul, dan Baik Sekali terhadap keseluruhan universitas yang terakreditas di setiap Provinsi.
40. Sebaran Wisatawan

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap sebaran wisatawan, baik rekreasi dan bisnis, di Provinsi mereka.
41. Persentase Jalan Provinsi Beraspal

    Bagian jarak titik ruas jalan, dari ujung ke ujung, yang dihitung dalam satuan kilometer, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis permukaan jalan.
42. Efisiensi Pelayanan Transportasi Pelabuhan Penumpang (jika ada)

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha terhadap efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi pelabuhan (seperti: feri, kapal) (jika ada).
43. Permintaan Digital Wisatawan untuk Kategori Daya Tarik Wisata Non-rekreasi

    Angka yang menggambarkan total pencarian di internet terkait daya tarik wisata non rekreasi (Pendidikan olahraga) popular di suatu provinsi.
44. Rasio Luas Daratan dan Perairan Kawasan Hutan

    Angka yang menggambarkan rasio daratan dan perairan kawasan hutan dibandingkan dengan luas keseluruhan Provinsi.
45. Proporsi Rata-rata Keanekaragaman Hayati Kunci yang Tercakup dalam Kawasan Konservasi per km2

    Angka yang menggambarkan proporsi rata-rata kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati kunci yang tercakup dalam kawasan konservasi.
46. Kualitas Kota dan Pusat Kota

    Angka yang menggambarkan persepsi pemilik/pengelola usaha dalam mendefinisikan karakteristik kota dan pusat kota di Provinsi mereka.
47. Perlindungan Hak Milik Aset

    Angka yang menggambarkan persepi pelaku usaha terhadap pemerintah Provinsi dalam membantu melindungi hak milik aset

Indikator Kegiatan

1. Pilar Infrastruktur Darat dan Pelabuhan

   Nilai yang menggambarkan tingkat efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas transportasi darat maupun laut yang mendukung konektivitas ke kawasan bisnis penting dan daya tarik wisata di suatu provinsi.
2. Pilar Infrastruktur Transportasi Udara

   Nilai yang menggambarkan mencerminkan kualitas dan jangkauan konektivitas udara yang memengaruhi kemudahan mobilitas wisatawan antarprovinsi maupun di dalam negeri.
3. Pilar Kesehatan dan Higienis

   Angka dari pengelompokan indikator dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang menggambarkan kesehatan dan higienis
4. Pilar Daya Saing Harga

   Nilai yang menggambarkan tingkat biaya yang diperlukan untuk bepergian atau berinvestasi di suatu provinsi.
5. Pilar Prioritas Pembangunan Kepariwisataan

   Nilai yang menggambarkan tingkat komitmen dan keterlibatan pemerintah daerah maupun investor dalam memajukan, mempromosikan, serta mendukung investasi di sektor pariwisata.
6. Pilar Sumber Daya Non Rekreasi

   Nilai yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan daya tarik berbagai faktor yang mendorong perjalanan untuk tujuan bisnis, konferensi, atau kegiatan profesional lainnya, yang merupakan komponen penting dalam pendapatan dan profitabilitas sektor perjalanan dan pariwisata.
7. Pilar Sumber Daya Budaya

   Nilai yang menggambarkan mencerminkan kekayaan dan ketersediaan aset-aset budaya suatu provinsi serta fasilitas hiburan yang berperan dalam menarik minat wisatawan dan memperkaya pengalaman pariwisata.
8. Sub Indeks Infrastructure

   Nilai yang menggambarkan ketersediaan dan kualitas dari infrastruktur penunjang pariwisata di setiap daerah. Sub Indeks ini Infrastruktur transportasi udara, infrastruktur darat dan pelabuhan, infrastruktur layanan pariwisata.
9. Sub Indeks Enabling Environment

   Nilai yang menggambarkan kondisi umum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha pada suatu daerah yang terdiri atas lima pilar antara lain: Lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan, kesehatan dan higienitas, sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, kesiapan sistem informasi, komunikasi dan teknologi.
10. Pilar Infrastruktur Layanan Pariwisata

    Nilai yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan daya saing berbagai layanan pendukung pariwisata termasuk akomodasi, transportasi sewaan, serta fasilitas lain yang menunjang pengalaman wisatawan.
11. Pilar Kesiapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

    Nilai yang menggambarkan sejauh mana suatu provinsi mengembangkan dan memanfaatkan infrastruktur serta layanan digital, termasuk peran platform daring yang semakin penting dalam mendukung operasional bisnis pariwisata.
12. Sub Indeks Travel and Tourism Demand Drivers

    Nilai yang menggambarkan alasan utama wisatawan untuk berpergian. Sub-indeks ini terdiri atas tiga pilar antara lain: Sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya non-rekreatif.
13. Sub Indeks Travel and Tourism Policy and Enabling Condition

    Nilai yang menggambarkan kebijakan atau strategi yang dapat mempengaruhi sektor pariwisata. Sub Indeks ini terdiri atas dua pilar antara lain: Prioritas pembangunan kepariwisataan, daya saing harga.
14. Pilar Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja

    Nilai yang menggambarkan ketersediaan tenaga kerja berkualitas serta efektivitas, daya saing, dan produktivitas sistem pasar tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
15. Pilar Keselamatan dan Keamanan

    Nilai yang menggambarkan sejauh mana suatu provinsi melindungi penduduk lokal, wisatawan, dan pelaku usaha dari berbagai risiko keamanan.
16. Pilar Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisataan

    Nilai yang menggambarkan sejauh mana permintaan pariwisata menimbulkan risiko seperti kepadatan berlebih dan volatilitas, sekaligus menilai kualitas pengalaman wisata serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata.
17. Pilar Ketahanan Dan Kondisi Sosioekonomi

    Nilai yang menggambarkan kesejahteraan sosial ekonomi serta kemampuan suatu provinsi dalam menghadapi dan pulih dari tantangan ekonomi maupun sosial.
18. Pilar Keberlanjutan Lingkungan

    Nilai yang menggambarkan sejauh mana suatu provinsi menjaga kelestarian lingkungan hidupnya melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan terhadap ekosistem, serta kemampuan beradaptasi dan menghadapi risiko perubahan iklim.
19. Pilar Sumber Daya Alam

    Nilai yang menggambarkan ketersediaan potensi alam serta sejauh mana potensi tersebut dikembangkan untuk mendukung aktivitas dan daya tarik wisata alam.
20. Sub Indeks Travel and Tourism Environmental Sustainability

    Nilai yang menggambarkan tantangan dan risiko pariwisata berkelanjutan masa kini atau yang mungkin terjadi. Sub-indeks ini terdiri atas tiga pilar antara lain: Keberlanjutan lingkungan, ketahanan dan kondisi sosioekonomi, dampak dan tekanan permintaan kepariwisataan.
21. Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)

    Nilai yang menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
22. Pilar lingkungan bisnis

    Nilai yang menggambarkan sejauh mana kebijakan suatu provinsi menciptakan kondisi yang mendukung perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan investasi.