Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Tjilik Riwut Km 3.5 No. 18A Palangka Raya 73112
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | diskominfo@kalteng.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Rangga Lesmana, S.IP., M.M |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Tuty Sulistyowatie, S.E |
| Jabatan: | Sekretaris |
| Alamat: | Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | diskominfo@kalteng.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKompilasi Data Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik diselenggarakan untuk menyediakan data sektoral yang terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, serta implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah.
Tujuan Kegiatan
1. Menghimpun dan menyajikan data sektoral urusan Kominfo secara sistematis 2. Mendukung penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-13 s.d. 2025-01-31
Desain
2025-02-03 s.d. 2025-02-28
Pengumpulan Data
2025-03-03 s.d. 2025-12-31
Pengolahan Data
2025-04-01 s.d. 2025-12-31
Analisis
2025-04-07 s.d. 2025-12-31
Diseminasi Hasil
2026-01-12 s.d. 2026-01-30
Evaluasi
2026-01-12 s.d. 2026-01-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat melalui SPAN-LAPOR | Jumlah Aspirasi dan Pengaduan | Jumlah laporan, baik berupa aspirasi, pengaduan, permintaan informasi, maupun saran dari masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) dalam kurun waktu tertentu. | saat pendataan |
| Jumlah Permohonan Informasi Publik | Jumlah Permohonan | jumlah permohonan informasi publik yang diterima dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam kurun waktu tertentu | saat pendataan |
| Jumlah Sengketa Informasi Publik | Jumlah Sengketa | Jumlah kasus sengketa informasi publik yang terjadi akibat permohonan informasi dari masyarakat tidak ditanggapi, ditolak, atau tidak disampaikan sebagaimana mestinya oleh badan publik. Sengketa ini kemudian diajukan oleh pemohon ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | saat pendataan |
| Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik | Capaian Kinerja | Hasil terukur dari upaya suatu badan publik dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyediakan akses informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) | saat pendataan |
| Jumlah Informasi Hoaks | Jumlah Informasi Hoaks | Jumlah informasi palsu, menyesatkan, atau tidak terbukti kebenarannya (hoaks) yang beredar di ruang publik, baik melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform daring lainnya, yang terdeteksi dan diverifikasi oleh lembaga resmi di tingkat nasional maupun Provinsi. | saat pendataan |
| Jumlah komunitas Masyarakat | Jumlah Komunitas Masyarakat | Jumlah kelompok masyarakat, komunitas, atau organisasi yang secara aktif menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi dalam berbagai bidang pembangunan, pelayanan publik, penyebaran informasi, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi. | saat pendataan |
| Domain Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Domain SPBE | Domain penilaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terdiri dari empat domain utama: Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE, yang kemudian diurai menjadi aspek-aspek spesifik dan indikator penilaian untuk mengukur kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah. | saat pendataan |
| Jumlah Menara BTS | Jumlah Menara BTS | Jumlah menara BTS (Base Transceiver Station) yang ada di wilayah tertentu | saat pendataan |
| Jumlah Desa/Kelurahan Sulit Sinyal Seluler | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah desa atau kelurahan yang mengalami sinyal telepon seluler lemah atau bahkan tidak menerima sinyal sama sekali (blank spot). | saat pendataan |
| Jumlah Konten Komunikasi Publik yang diproduksi | Jumlah Konten | Jumlah Konten Strategi Komunikasi Publik yang di publikasikan oleh Lembaga Pemerintah | saat pendataan |
| Jumlah Layanan Sub Domain | Jumlah Layanan Sub Domain | Subdomain adalah sebuah nama yang letaknya di depan domain utama yang dipisah dengan tanda titik. | saat pendataan |
| Jumlah Layanan Colocation | Jumlah Layanan Colocation | jenis layanan berupa lokasi khusus yang digunakan untuk hosting dan hosting berbagai server data center | saat pendataan |
| Jumlah Layanan VPS Hosting | Jumlah Layanan Hosting | layanan hosting web yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi satu server fisik menjadi beberapa lingkungan server virtual yang terisolasi. Setiap VPS berfungsi sebagai server independen dengan sistem operasi dan sumber daya khusus sendiri (RAM, CPU, penyimpanan), memberikan pengguna kontrol lebih besar dibandingkan dengan shared hosting, namun dengan biaya yang lebih rendah daripada dedicated server | saat pendataan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT |
| KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR |
| KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS |
| KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN |
| KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA |
| KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA |
| KALIMANTAN TENGAH | LAMANDAU |
| KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN |
| KALIMANTAN TENGAH | KATINGAN |
| KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU |
| KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS |
| KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR |
| KALIMANTAN TENGAH | MURUNG RAYA |
| KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKA RAYA |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Mail, Lainnya : surat
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Kab/Kota
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-01-12;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
jenis layanan berupa lokasi khusus yang digunakan untuk hosting dan hosting berbagai server data center
-
Jumlah Konten Strategi Komunikasi Publik yang di publikasikan oleh Lembaga Pemerintah
-
layanan hosting web yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi satu server fisik menjadi beberapa lingkungan server virtual yang terisolasi. Setiap VPS berfungsi sebagai server independen dengan sistem operasi dan sumber daya khusus sendiri (RAM, CPU, penyimpanan), memberikan pengguna kontrol....
-
Subdomain adalah sebuah nama yang letaknya di depan domain utama yang dipisah dengan tanda titik.
-
Domain penilaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terdiri dari empat domain utama: Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE, yang kemudian diurai menjadi aspek-aspek spesifik dan indikator penilaian untuk mengukur kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah.
-
Jumlah menara BTS (Base Transceiver Station) yang ada di wilayah tertentu yang dibangun oleh pihak tertentu
-
Jumlah desa atau kelurahan yang mengalami sinyal telepon seluler lemah atau bahkan tidak menerima sinyal sama sekali (blank spot).
-
Jumlah kelompok masyarakat, komunitas, atau organisasi yang secara aktif menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi dalam berbagai bidang pembangunan, pelayanan publik, penyebaran informasi, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi.
-
Jumlah kasus sengketa informasi publik yang terjadi akibat permohonan informasi dari masyarakat tidak ditanggapi, ditolak, atau tidak disampaikan sebagaimana mestinya oleh badan publik. Sengketa ini kemudian diajukan oleh pemohon ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14....
-
jumlah permohonan informasi publik yang diterima dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam kurun waktu tertentu
-
Jumlah informasi palsu, menyesatkan, atau tidak terbukti kebenarannya (hoaks) yang beredar di ruang publik, baik melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform daring lainnya, yang terdeteksi dan diverifikasi oleh lembaga resmi di tingkat nasional maupun Provinsi.
-
Jumlah laporan, baik berupa aspirasi, pengaduan, permintaan informasi, maupun saran dari masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) dalam kurun waktu tertentu.
-
Hasil terukur dari upaya suatu badan publik dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyediakan akses informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Indikator Kegiatan
-
Jumlah informasi palsu, menyesatkan, atau tidak terbukti kebenarannya (hoaks) yang beredar di ruang publik, baik melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform daring lainnya, yang terdeteksi dan diverifikasi oleh lembaga resmi di tingkat nasional maupun Provinsi.
-
Jumlah kelompok masyarakat, komunitas, atau organisasi yang secara aktif menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi dalam berbagai bidang pembangunan, pelayanan publik, penyebaran informasi, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi.
-
Banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
-
Jumlah desa atau kelurahan yang mengalami sinyal telepon seluler lemah atau bahkan tidak menerima sinyal sama sekali (blank spot).
-
layanan hosting web yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi satu server fisik menjadi beberapa lingkungan server virtual yang terisolasi. Setiap VPS berfungsi sebagai server independen dengan sistem operasi dan sumber daya khusus sendiri (RAM, CPU, penyimpanan), memberikan pengguna kontrol....
-
Ukuran tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini sebagai alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik, manajemen kinerja,....
-
jumlah permohonan informasi publik yang diterima dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam kurun waktu tertentu
-
Angka yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik daerah dan nasional yang dipotret dari tiga dimensi, yang terdiri dari dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum.
-
Jumlah menara BTS (Base Transceiver Station) yang ada di wilayah tertentu yang dibangun oleh pihak tertentu
-
Jumlah laporan, baik berupa aspirasi, pengaduan, permintaan informasi, maupun saran dari masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) dalam kurun waktu tertentu.
-
Pengelolaan Layanan Sub Domain. Subdomain adalah sebuah nama yang letaknya di depan domain utama yang dipisah dengan tanda titik.
-
Jumlah Konten Strategi Komunikasi Publik yang di publikasikan oleh Lembaga Pemerintah
-
jenis layanan berupa lokasi khusus yang digunakan untuk hosting dan hosting berbagai server data center