Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumbawa

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.5204.005

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Manggis, No.16 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Telepon:	0371-21870
Faksimile:	-
Email:	diskoperindag@sumbawakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Nasruddin, S.PT
Jabatan:	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Alamat:	Jalan Manggis Nomor 16 Sumbawa
Telepon:	037121870
Faksimile:	-
Email:	programdiskukmperindag@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, keberadaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM.Salah satu bentuk penyediaan data tersebut dilakukan melalui kegiatan kompilasi produk administrasi, yaitu proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data yang bersumber dari dokumen administrasi yang dimiliki oleh instansi atau perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun statistik dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembinaan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pembinaan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyusun sistem informasi UMKM berbasis data tunggal sebagai landasan kebijakan pemberdayaan. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan pendataan koperasi, usaha kecil dan menengah secara sahih, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Melalui kegiatan kompilasi ini, diharapkan tersusun basis data koperasi dan UMKM yang lebih sistematis, mendukung kebijakan pembinaan yang berbasis bukti (evidence-based policy), serta memperkuat tata kelola pembangunan ekonomi daerah.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan kompilasi produk administrasi data koperasi dan UMKM bertujuan untuk: Menghimpun dan mengelola data koperasi dan UMKM dari berbagai sumber administrasi yang tersedia di tingkat daerah secara sistematis dan terstandar. Menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Mendukung terwujudnya sistem informasi UMKM dan koperasi yang terpadu, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Memperkuat koordinasi antarinstansi terkait dalam hal pemanfaatan data administrasi untuk pengambilan keputusan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
2. Wilayah

   Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
4. Koperasi

   Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Kecil

   Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai....
6. Koperasi Aktif

   Koperasi yang dalam 3 (Tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
7. Rapat Anggota Tahunan Koperasi

   Kegiatan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh koperasi sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan keuangan, serta rencana kerja tahun berikutnya.
8. Nomor Induk Koperasi

   Kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi.
9. Usaha Mikro

   Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. Kecamatan

    Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
11. Jenis Koperasi

    Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
12. Jumlah Koperasi

    Total badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Jumlah Anggota Koperasi

    Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
14. Usaha Menengah

    Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha

   Banyaknya pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki....
2. Jumlah Usaha Kecil

   Banyaknya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi....
3. Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat

   Banyaknya koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga mitra resmi dalam rangka peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, serta peningkatan daya saing.
4. Jumlah Usaha Mikro

   Jumlah unit usaha mikro yang beroperasi dan terdaftar di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, baik yang berbentuk perseorangan maupun berbadan usaha, sesuai dengan kriteria usaha mikro dalam peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah Koperasi

   Jumlah keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, baik koperasi aktif maupun tidak aktif, berdasarkan data dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah.
6. Jumlah Usaha Menengah Berdasarkan Kecamatan

   Banyaknya usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima....
7. Jumlah Usaha Menengah

   Jumlah unit usaha menengah yang beroperasi dan terdaftar di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, baik berbentuk perseorangan maupun badan hukum, sesuai dengan kriteria usaha menengah dalam peraturan perundang-undangan.
8. Jumlah Anggota Koperasi

   Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.