Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.018

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Letkol Isdiman No.17A, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Telepon:	(0281) 8902091
Faksimile:	(0281) 8902091
Email:	dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Baryati, S.Kom
Jabatan:	Kepala Bidang Informatika
Alamat:	Jln Letkol Isdiman No 17A, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 53313
Telepon:	(0281) 8902091
Faksimile:	(0281) 8902091
Email:	dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah yang berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien, turut mengadopsi teknologi komunikasi dan informatika dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerapkan berbagai produk administrasi data di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan data. Produk administrasi data tersebut mencakup sistem komunikasi, infrastruktur jaringan, basis data, dan aplikasi berbasis teknologi informasi.Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah diarahkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur dasar-dasar SPBE di tingkat nasional. Langkah-langkah lebih lanjut tergambar dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, yang membahas Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Selaras dengan arahan tersebut, Purbalingga mengimplementasikan kebijakan SPBE melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021, yang secara khusus merinci strategi dan prinsip penerapan SPBE di tingkat kabupaten. Melalui peraturan ini, Purbalingga menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di era digital.Tugas pokok Dinas Komunikasi dan informatika dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan Informasi publik yang baik diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31  Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, perlu adanya evaluasi dan pembaruan terhadap produk administrasi data yang telah ada. Kompilasi data menjadi langkah yang krusial dalam memahami sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan produk administrasi data di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Tujuan Kegiatan
Mewujudkan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.Optimalisasi infrastruktur jaringan.Penyusunan rencana pengembangan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Sarana komunikasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Base Transceiver Station

   Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
2. Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten Purbalingga

   Lokasi yang terhubung teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik
3. Kantor Pos

   Suatu unit pelaksana teknis yang menyediakan Jasa Pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia
4. Kecamatan Terlayani Stasiun Televisi

   Kecamatan yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap siaran televisi.
5. Server Milik Kabupaten Purbalingga

   Suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga
6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

   Surat permohonan informasi dari masyarakat kepada Kepala Daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan
7. Status Kepemilikan Stasiun Radio

   Status kepemilikan dan pengelolaan dari stasiun radio
8. Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola

   Perangkat lunak/ aplikasi yang memiliki layanan berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Ciri aplikasi berbagi pakai adalah ketersediaan API (Application Programming Interface) secara publik
9. Dokumen Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)

   Dokumen Arsip/alur kerja kegiatan di disimpan pada infrastruktur TIK.dimana di dalam teknologi tersebut dapat digunakan berbagai fungsi dianataranya mengolah, menyimpan, menemukan kembali, menyebarkan dan mendayagunakan informasi yang ada didalam dokumen itu sendiri
10. Sub Domain

    Pembagian area dari website purbalinggakab.go.id. Contoh subdomain diantaranya: 1. data.purbalinggakab.go.id 2. geoportal.purbalinggakab.go.id
11. Status Kepemilikan Stasiun Televisi

    Status kepemilikan dan pengelolaan dari stasiun televisi
12. Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan

    Publikasi berita dan flyer tentang program penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara daring maupun luring
13. Regulasi aplikasi yang terbit

    Peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait dengan aplikasi yang diterbitkan atau dirilis ke publik. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan, perlindungan pengguna, keamanan data, dan isu lain yang terkait dengan penggunaan aplikasi.
14. Kecamatan Belum Terlayani Pelayanan Radio

    Kecamatan yang belum memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap pelayanan radio.
15. Stasiun Radio

    Stasiun yang memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio (dalam bentuk radiasi elektromagnet) dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.
16. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang Diberdayakan dan Dikoordikasikan

    Pelibatan komunitas masyarakat dalam mendiseminasi/ publikasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan
17. Stasiun Televisi

    Suatu stasiun penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam bentuk audio dan video secara bersama-sama ke televisi penerima di wilayah tertentu.
18. Status Keaktifan Sub Domain

    Kondisi apakah subdomain tersebut aktif atau tidak aktif
19. Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi

    Badan publik di Perangkat Daerah Kab. Purbalingga yang sudah melaksanakan UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan merupakan turunan dari kegiatan PPID yang ada di Kabupaten Purbalingga.
20. Kecamatan Belum Terlayani Stasiun Televisi

    Kecamatan yang belum memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap siaran televisi.
21. Pelibatan Masyarakat Tradisional Diseminasi Informasi

    Komunitas masyarakat tradisional yang terlibat dalam diseminasi program pemerintah (FK-Metra/ Forum Komunikasi Media Tradisional) dalam bentuk kesenian tradisional (ketoprak, drama)
22. Daftar Informasi yang Dikecualikan

    Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena membutuhkan verifikasi tentang urgensi dan sensitivitas informasi
23. Daftar Informasi Publik (DIP)

    Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan sesuai dengan Perbup No. 90 Tahun 2016 tentang DIP dan SK Sekda tiap tahun.
24. Kecamatan Terlayani Pelayanan Radio

    Kecamatan yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap pelayanan radio.
25. Sengketa Informasi Yang Selesai

    Sengketa informasi yang telah selesai ditindaklanjuti, disidangkan di KIP Provinsi Jawa Tengah (sebanyak 6 kali)
26. Kapasitas Bandwidth yang Tersedia

    Kapasitas atau lebar pita yang tersedia untuk mentransfer data melalui jaringan komunikasi. Bandwidth merupakan ukuran jumlah data yang dapat dikirim melalui suatu jaringan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik (bps) atau kilobit per detik (Kbps), megabit per detik (Mbps),....
27. Desa Terlayani Telepon Seluler

    Desa yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap layanan telepon seluler di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.
28. Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik

    Translasi/konversi dari nilai indeks keterbukaan informasi
29. Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center

    Perangkat Daerah yang terhubung dengan sebuah Infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar
30. Penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya

    Penyelenggara proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.
31. Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum

    Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berdasarkan analisis berita sesuai dengan kesimpulan isu sedang berkembang.
32. Kantor Pos Pembantu

    Unit Usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta kepengurusan eksploitasinya kepada kantor pos dan giro.
33. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terintegrasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

    Perangkat daerah yang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan layanan TI berupa komponen fisik, berbagai perangkat lunak dan komponen jaringan
34. Provider

    Pihak penyelenggara jasa Telekomunikasi yang membangun jaringan infrastruktur

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Kecamatan Terlayani Stasiun Televisi

   Jumlah kecamatan yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap siaran televisi.
2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)

   Jumlah dokumen arsip / alur kerja / SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam mengelola infrastruktur, aplikasi, data, dan sumber daya TIK.
3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

   Angka yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik daerah dan nasional yang dipotret dari tiga dimensi, yang terdiri dari dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum.
4. Persentase Sub Domain Yang Aktif

   Perbandingan jumlah sub domain yang aktif dengan jumlah sub domain
5. Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang Diberdayakan dan Dikoordikasikan

   Jumlah pelibatan komunitas masyarakat dalam mendiseminasi/ publikasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan
6. Jumlah Stasiun Radio

   Jumlah stasiun yang memberikan layanan penyiaran audio (suara), yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio (dalam bentuk radiasi elektromagnet) dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.
7. Persentase Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi

   Perbandingan badan publik di perangkat daerah Kab. Purbalingga yang sudah melaksanakan UU KIP No. 14 Tahun 2008 (Turunan dari kegiatan PPID yang ada di Kabupaten Purbalingga) dengan jumlah total badan publik di perangkat daerah Kab. Purbalingga
8. Jumlah Stasiun Televisi

   Jumlah stasiun penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam bentuk audio dan video secara bersama-sama ke televisi penerima di wilayah tertentu.
9. Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi

   Jumlah badan publik di Perangkat Daerah Kab. Purbalingga yang sudah melaksanakan UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan merupakan turunan dari kegiatan PPID yang ada di Kabupaten Purbalingga.
10. Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center

    Jumlah Perangkat daerah yang terhubung dengan sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar
11. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola

    Jumlah perangkat lunak/ aplikasi yang memiliki layanan berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Ciri aplikasi berbagi pakai adalah ketersediaan API (Application Programming Interface) secara publik
12. Jumlah Kecamatan Terlayani Pelayanan Radio

    Jumlah kecamatan yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap pelayanan radio.
13. Jumlah penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya

    Jumlah penyelenggara proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.
14. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terintegrasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

    Jumlah perangkat daerah yang pelaksanaan kegiatannya menggunakan layanan TIK berupa komponen fisik, berbagai perangkat lunak dan komponen jaringan
15. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

    Jumlah surat permohonan informasi dari masyarakat kepada Kepala Daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan
16. Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi

    Persentase sengketa informasi yang telah selesai ditindaklanjuti
17. Jumlah Provider

    Jumlah pihak penyelenggara jasa Telekomunikasi yang membangun jaringan infrastruktur
18. Jumlah Sub Domain

    Jumlah Pembagian area dari website purbalinggakab.go.id. Contoh subdomain diantaranya: 1. data.purbalinggakab.go.id 2. geoportal.purbalinggakab.go.id
19. Jumlah regulasi aplikasi yang terbit

    Jumlah peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait dengan aplikasi yang diterbitkan atau dirilis ke publik. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan, perlindungan pengguna, keamanan data, dan isu lain yang terkait dengan penggunaan aplikasi.
20. Jumlah Pelibatan Masyarakat Tradisional dalam Diseminasi Informasi

    Jumlah komunitas masyarakat tradisional yang terlibat dalam diseminasi program pemerintah (FK-Metra/ Forum Komunikasi Media Tradisional) dalam bentuk kesenian tradisional (ketoprak, drama)
21. Skor Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

    Skor penilaian area pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Strategi dan Perencanaan, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggara SPBE. Domain Tata Kelola SPBE mencakup kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk memastikan pengelolaan yang efektif, transparansi,....
22. Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler

    Jumlah keseluruhan desa yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap layanan telepon seluler di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.
23. Jumlah Kantor Pos

    Jumlah unit pelaksana teknis yang menyediakan Jasa Pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia
24. Jumlah Kapasitas Bandwidth yang Tersedia

    Besar kapasitas atau lebar pita yang tersedia untuk mentransfer data melalui jaringan komunikasi. Bandwidth merupakan ukuran jumlah data yang dapat dikirim melalui suatu jaringan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik (bps) atau kilobit per detik (Kbps), megabit per detik (Mbps),....
25. Skor Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

    Skor penilaian area pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek layanan Publik Berbasis Elektronik. Domain Layanan SPBE mencakup pengembangan, implementasi, pengelolaan, dan peningkatan layanan publik yang berbasis elektronik.
26. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan

    Jumlah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan sesuai dengan Perbup No. 90 Tahun 2016 tentang DIP dan SK Sekda tiap tahun.
27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

    Nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
28. Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum

    Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berdasarkan analisis berita sesuai dengan kesimpulan isu sedang berkembang.
29. Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai

    Jumlah sengketa informasi yang telah selesai ditindaklanjuti, disidangkan di KIP Provinsi Jawa Tengah (sebanyak 6 kali)
30. Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten Purbalingga

    Jumlah lokasi yang terhubung teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik. Jaringan serat optik mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang besar.
31. Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan

    Jumlah publikasi berita dan flyer tentang program penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara daring maupun luring
32. Jumlah Kantor Pos Pembantu

    Jumlah Unit Usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta kepengurusan eksploitasinya kepada kantor pos dan giro.
33. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani Stasiun Televisi

    Jumlah kecamatan yang belum memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap siaran televisi.
34. Jumlah BTS (Base Transceiver Station)

    Jumlah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
35. Jumlah Server Milik Kabupaten Purbalingga

    Jumlah sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa pengolahan dan penyimpanan data. Jenis-jenis server: 1. Tower Server (Server berbentuk pada komputer pada umumnya), 2. Rack Server (Server pemasanganya berbentuk rak), 3. Blade Server (Server lebih ringkas dan memanjang seperti penggaris).
36. Jumlah Daftar Informasi yang Dikecualikan

    Jumlah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena membutuhkan verifikasi tentang urgensi dan sensitivitas informasi
37. Skor Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

    Skor penilaian area pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Domain Manajemen SPBE mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas....
38. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani Pelayanan Radio

    Jumlah kecamatan yang belum memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap pelayanan radio.
39. Skor Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

    Skor penilaian area pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Domain Kebijakan SPBE mencakup kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk memandu perencanaan, pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan TIK dalam konteks pemerintahan.